7 Catatan Bupati Edi untuk Percepat Serapan Anggaran Kukar 2023

Tenggarong, intuisi.co–Bupati Edi Damansyah memberikan ragam catatan bagi OPD di Kutai Kartanegara. Setidaknya ada tujuh risalah dari bupati terkait optimalisasi penyerapan anggaran 2023 disampaikan melalui Sekretaris Daerah Kutai Kartanegara, Sunggono.

“Ini untuk mencapai target RPJMD Kukar tahun 2021-2026 diperlukan percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, serta optimalisasi penyerapan anggaran tahun 2023,” ujarnya kepada intuisi.co pada Selasa, 9 Mei 2023.

Berkaitan dengan ini, Bupati Kukar telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Instruksi Nomor B-949/SETKAB/ABBANG.II/903/04/2023 tentang Percepatan dan Optimalisasi Penyerapan APBD TA 2023. Berikut 7 instruksi Bupati Kukar:

Perangkat Daerah Memastikan Kegiatan di Bawah Kewenangannya

Seluruh perangkat daerah memastikan seluruh kegiatan yang berada di bawah kewenangannya sudah menyelesaikan proses yang pemilihan penyedia barang/jasa selambat-lambatnya (a) akhir bulan April 2023 untuk pekerjaan yang memerlukan jangka waktu 7-8 bulan, (b) akhir bulan Mei 2023 untuk pekerjaan yang memerlukan jangka waktu 5-6 bulan, (c) akhir bulan Juni 2023 untuk pekerjaan yang memerlukan jangka waktu di bawah tiga bulan.

Menjaga Kualitas Pengendalian dan Pengawasan

Kepala perangkat daerah sesuai tugas dan kewenangannya selaku Pengguna Anggaran (PA) melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan anggaran pada perangkat daerah masing-masing, sesuai dengan target waktu dan menjaga kualitas, serta dapat mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sanksi Kepada Penyedia Barang/Jasa Tak Tepat Waktu

Kepala perangkat daerah agar memberikan sanksi kepada penyedia barang/jasa yang tidak melaksanakan pekerjaan tepat waktu dan tidak sesuai dengan kualitas serta kuantitas yang telah ditetapkan dalam kontrak berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Menyediakan Laporan Kepada secara Berkala

Kepala perangkat daerah menyampaikan laporan secara berkala hasil dari pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kegiatan kepada bupati melalui sekda.

Sanksi Sesuai Undang-Undang

Apabila batas waktu yang ditetapkan dalam instruksi ini terlampaui disebabkan oleh karena kelalaian kepala perangkat daerah yang tidak melaksanakan fungsinya selaku PA, maka atas pelanggaran tersebut akan diberikan sanksi disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Optimalisasi Penyerapan APBD TA 2023

Kepada tim pengawasan dan pendampingan kegiatan strategis di Kabupaten Kukar untuk dapat melakukan pengawasan dan pendampingan kepada OPD yang memerlukan pendampingan, agar proses percepatan dan optimalisasi penyerapan APBD TA 2023 dapat dicapai sesuai target yang telah ditetapkan.

Melaksanakan Instruksi Bupati dengan Tanggung Jawab

Melaksanakan instruksi bupati dengan penuh tanggung jawab. Demikian instruksi Bupati Kukar yang ditujukan ke seluruh OPD untuk bisa dijalankan dengan baik. (*)