Tenggarong, intuisi.co- Cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) telah mencapai sekitar 94 persen dari total penduduk. Meski demikian, masih ada sekitar 6 persen masyarakat yang belum terdaftar atau memiliki status kepesertaan tidak aktif.
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) terus berupaya memperluas akses pelayanan kesehatan melalui program berobat gratis cukup dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Kebijakan yang masuk dalam Program Dedikasi Kukar Idaman Terbaik ini memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa harus membawa kartu fisik BPJS Kesehatan.
Melalui kebijakan tersebut, masyarakat yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan dapat mendatangi puskesmas maupun rumah sakit dengan menunjukkan KTP. Petugas kemudian memeriksa status kepesertaan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) melalui sistem yang tersedia.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kukar, Ismi Mufiddah, mengatakan penerapan layanan tersebut hingga kini berjalan dengan baik. Ia menyebut masyarakat sudah dapat memanfaatkan kemudahan administrasi tersebut saat membutuhkan pelayanan medis.
“Selama ini pelaksanaannya berjalan lancar. Masyarakat yang sudah memiliki jaminan BPJS Kesehatan bisa langsung menggunakan KTP sebagai identitas saat mengakses pelayanan di puskesmas ataupun rumah sakit,” ujar Ismi, pada Senin (9/11/2026).
Ia menjelaskan, kemudahan tersebut tidak mengubah mekanisme pelayanan dalam sistem BPJS Kesehatan. Peserta tetap harus mendatangi fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) sesuai tempat terdaftar untuk menjalani pemeriksaan awal.
Jika kondisi pasien membutuhkan penanganan lebih lanjut, tenaga medis dapat memberikan rujukan ke rumah sakit berdasarkan indikasi medis. Selama mengikuti ketentuan kepesertaan, pelayanan tersebut dapat diperoleh tanpa biaya tambahan. Kemudahan akses juga berlaku bagi peserta BPJS Kesehatan dari luar Kukar yang sedang berada di wilayah tersebut. Mereka tetap dapat memperoleh pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama setempat dengan batas maksimal tiga kali kunjungan.
“Peserta yang sedang berada di luar daerah domisilinya tetap bisa mendapatkan pelayanan. Namun, untuk fasilitas kesehatan tingkat pertama ada batas kunjungan maksimal tiga kali, kecuali sudah melakukan perpindahan kepesertaan ke fasilitas kesehatan tersebut,” terangnya.
Selain memberikan kemudahan bagi warga yang sudah memiliki jaminan kesehatan, Pemkab Kukar juga berupaya memberikan perlindungan kepada masyarakat yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Ismi menyampaikan, warga yang membutuhkan pelayanan medis tetapi belum memiliki kepesertaan dapat dikoordinasikan dengan Dinas Sosial.
Selanjutnya, mereka diusulkan untuk mendapatkan jaminan kesehatan melalui skema BPJS Kesehatan dengan pembiayaan yang ditanggung pemerintah daerah. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperluas jangkauan program kesehatan agar masyarakat Kukar tetap dapat memperoleh pelayanan medis, termasuk warga yang belum memiliki jaminan kesehatan.
“Harapan kami, program ini benar-benar bisa dimanfaatkan masyarakat. Ketika membutuhkan pelayanan kesehatan, warga tidak perlu khawatir karena pemerintah berupaya memastikan akses pengobatan tetap tersedia,” tegasnya.
Kondisi belum tercapainya cakupan 100 persen menjadi perhatian pemerintah daerah karena layanan menggunakan KTP tetap bergantung pada status kepesertaan BPJS Kesehatan yang aktif. Ismi menyebut belum tercapainya cakupan 100 persen dipengaruhi sejumlah faktor. Di antaranya, perubahan status pekerjaan akibat pemutusan hubungan kerja (PHK), perubahan data kependudukan, hingga perubahan desil kesejahteraan masyarakat.
Kondisi serupa juga terjadi pada peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) yang iurannya ditanggung pemerintah pusat. Kepesertaan kelompok tersebut mengikuti ketentuan berdasarkan desil kesejahteraan. Ketika data seseorang berubah dan tidak lagi masuk dalam kelompok desil 1–5, kepesertaannya dapat dinonaktifkan.
“Jadi, ada hal-hal tertentu yang membuat kepesertaan ini belum 100 persen,” pungkasnya. (ani/adv/rio)



