Evaluasi Banjir Samarinda, DPRD: Warga Sudah Rasakan Dampak Positif
Sudah setahun Andi Harun dan Rusmadi memimpin Kota Tepian sebagai kepala daerah. Berbagai pencapaian digenggam. Salah satunya pengentasan banjir Samarinda.
Samarinda, intuisi.co–Banjir Samarinda masih menjadi momok. Meski demikian Pemkot Samarinda pun tak habis akal. Ragam metode dilakukan untuk mengurangi genangan ketika hujan. Dan terbukti ihwal tersebut berhasil.
“Tahun ini memang lebih baik dari sebelumnya (soal penanganan banjir),” ujar anggota Komisi III DPRD Samarinda, Celni Pita Sari kepada intuisi.co pada Senin siang, 28 Maret 2022.
Meski demikian, dia juga tak menampik jika sejumlah titik juga masih ada yang tak bisa lepas adari terjangan banjir. Pun demikian dengan keluhan warga juga tak bisa dihindari. Dan itu bisa dimaklumi.
“Tapi yang perlu diingat, pemerintah sudah berusaha. Buktinya juga bisa dirasakan, debit genangan berkurang,” imbuhnya.
Dengan kata lain, lanjutnya, semua proyek untuk meminimalisasi banjir Samarinda berhasil atau signifikan. Paling terlihat tentu pengerjaan di Jalan dr Soetomo dan Jalan S Parman.
“Saya sehari-hari lewat di situ. Dapil saya ‘kan. Memang dari dulu kalau banjir kawasan ini yang paling lama surutnya. Tapi sekarang sudah enggak lagi,” imbuhnya lagi.
Dia menyatakan, dalam waktu dekat Wali Kota Samarinda Andi Harun bakal mengunjungi kawasan Gang Nibung, Jalan dr Soetomo. Kawasan itu memang dilalui Sungai Karang Mumus. Pasalnya daerah inilah masuk wacana untuk revitalisasi.
“Rencana ke depan ada dua proyek drainase yang hendak dikerjakan di kawasan tersebut,” kata Celni.
Penanganan Banjir Samarinda Terus Digaungkan
Lebih lanjut politisi Partai NasDem ini menyebut proyek drainase itu bakal masuk skema kontrak tahun jamak atau multi years contract (MYC). Saat ini rencana tersebut dalam musyawarah.
“Ini merupakan proyek lanjutan dan sifatnya MYC. Karena anggarannya besar jadi masih dibincangkan,” imbuhnya.
Terpisah, Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Fuad Fakhruddin menerangkan anggaran selama ini memang besar untuk penanganan banjir. Meski demikian hasilnya bisa terlihat.
“Sebagai wali kota harus terus mebenahi semua yang berkaitan masalah seperti ini,” imbuhnya.
Dia menambahkan, sudah seharusnya pendapatan asli daerah (PAD) dari berbagai sektor juga bisa menyokong anggaran penanganan banjir. Misalnya saja pajak, sebab pengelolaan keuangan harus benar-benar matang agar hasilnya terus berprogres.
“OPD terkait juga harus peka,” pungkasnya. (*)
