Masa Depan Tenaga Honorer Kesehatan di Kaltim

Samarinda, intuisi.co – Sejak Presiden RI Joko Widodo mengesahkan Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) pada 31 Oktober 2023 lalu, banyak tenaga honorer yang merasa khawatir akan nasib mereka. UU tersebut mengatur bahwa tenaga honorer harus dihapuskan paling lambat Desember 2024.

Salah satu bidang yang terdampak oleh kebijakan ini adalah kesehatan. Tenaga kesehatan yang berstatus honorer memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan publik, terutama di masa pandemi Covid-19. Namun, dengan adanya UU ASN, mereka harus bersiap-siap untuk mencari pekerjaan lain.

Di Kalimantan Timur (Kaltim), jumlah tenaga kesehatan maupun non-medis yang bekerja di instansi milik pemerintah terdiri dari 10.228 orang berstatus PNS, 2.404 berstatus PPPK, dan 12.478 non-ASN atau honorer. Jika tenaga honorer dihapuskan, maka akan ada kekurangan sumber daya manusia di bidang kesehatan.

Hal ini tentu menjadi perhatian Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik. Usai Upacara Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-59 pada Senin (13/11/2023), ia menyatakan bahwa ia ingin membahas masalah ini dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (Menpan-RB) RI.

“Kita berharap kebijakan itu tidak mengganggu pelayanan publik. Kita berharap ada solusi, jangan sampai ada pemutusan. Jangan sampai ada orang-orang kita yang sampai kehilangan pekerjaan, itu kuncinya,” ujar Akmal.

Akmal mengusulkan, tenaga honorer tersebut masih diperlukan. Ia berpikir bahwa mungkin ada cara untuk mengakali kebijakan tersebut dengan mengganti istilah ‘tenaga honorer’ itu sendiri.

“Intinya kita butuh sumber daya manusia yang orang asli, yang berkontribusi untuk melayani warga kita sendiri, tetapi penamaannya nanti seperti apa, saya tidak mau menyebut nama. Apakah namanya nanti, yang penting warga Kaltim bekerja untuk Kaltim, apapun itu namanya, akan kita cari,” tegasnya. (DiskesKaltim/Adv/Tya)