Tantangan Pembangunan: Evaluasi Komisi III DPRD Kaltim terhadap Proyek Gedung Pemprov, Sorotan Kualitas dan Keberlanjutan

intuisi

7 Nov 2023 00:00 WITA

Wakil ketua Komisi III DPRD Kaltim, Syafruddin (Kontributor Intuisi.co)

Banner Intuisi DPRD KALTIM

Samarinda, Intuisi.co – Proses pembangunan di Kalimantan Timur (Kaltim) menghadapi tantangan serius setelah Komisi III DPRD Provinsi melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kaltim.

Fokus evaluasi adalah pada sejumlah proyek gedung baru milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim yang disoroti karena dinilai tidak memenuhi standar kelayakan yang diinginkan. Wakil ketua Komisi III DPRD Kaltim, Syafruddin, dengan tegas mengkritik kondisi gedung baru Inspektorat Daerah dan Kadrie Oening Tower milik Pemprov Kaltim. Ia menyampaikan keprihatinan terhadap dugaan kemiringan dan kerusakan yang terlihat pada beberapa bagian gedung.

“Saya menilai proyek-proyek tersebut tidak sesuai dengan standar kelayakan,”

menyoroti tantangan dalam memastikan keberlanjutan kualitas pembangunan di Kaltim. Syafruddin juga memberikan perhatian khusus terhadap peran Dinas PUPR dalam mengawasi proyek-proyek di bawah wewenangnya. “Artinya, Dinas PUPR tidak mengawasi proyek-proyek yang ada di bawah kewenangannya,” ungkapnya, memberikan sinyal bahwa perlu ada perubahan dalam sistem pengawasan untuk menjamin pembangunan yang berkelanjutan.

Selain itu, pertanyaan tentang pengujian gedung-gedung tersebut menjadi fokus evaluasi. Syafruddin menekankan pentingnya pengujian untuk memastikan keandalan struktural. “Kalau tidak ada pengujian, diduga ada indikasi korupsi di sana,” ucapnya dengan kekhawatiran, menunjukkan kebutuhan akan proses evaluasi yang lebih ketat untuk mencegah potensi korupsi.

Dalam menanggapi hasil evaluasi ini, Komisi III DPRD Kaltim berencana menggelar rapat dengar pendapat (RDP) untuk mendapatkan klarifikasi dari pihak terkait, termasuk pimpinan PT Raka yang terlibat dalam proyek Kadrie Oening Tower.

“Kadrie Oening Tower merupakan proyek pembangunan gedung perkantoran dan hotel bintang lima yang dikerjakan oleh PT Raka,” ungkap Syafranuddin,

Proyek Kadrie Oening Tower juga mendapat sorotan karena ketiadaan kontraktor lokal dan persoalan izin. Ini mencerminkan tantangan dalam mengintegrasikan pihak lokal dalam pembangunan yang berkelanjutan di Kaltim. Gedung RS Korpri juga menjadi fokus evaluasi karena desainnya dianggap tidak sesuai dengan standar rumah sakit.

Syafruddin dengan kekagumannya menyebutnya mirip dengan desain kafe. “Saya kira hanya kafe, karena saya lihat itu desainnya jauh dari RS,” ujarnya, menyoroti perlunya kejelasan dalam perencanaan dan desain proyek pembangunan. Gedung RS Korpri mendapat julukan “ketiban duren” karena dinilai memiliki kualitas paling buruk dibandingkan proyek-proyek lainnya. Syafruddin membeberkan sejumlah permasalahan, seperti retaknya lantai dan penurunan yang signifikan.

“Itu gedungnya seperti berhantu. Saya tidak tahu siapa yang bertanggung jawab atas proyek itu,”

katanya dengan nada prihatin, menyoroti kebutuhan akan tanggung jawab yang jelas dalam pelaksanaan proyek pembangunan.Dalam menghadapi hasil evaluasi ini, Syafruddin menekankan urgensi perbaikan proyek-proyek gedung milik Pemprov Kaltim.

“Kami akan bawa itu ke rapat komisi untuk menindaklanjuti. Kami tidak akan diam jika ada proyek-proyek yang merugikan rakyat,” pungkasnya dengan tekad.

Evaluasi menyeluruh ini menjadi tantangan dan panggilan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pembangunan di Kaltim. Dengan melibatkan pihak terkait melalui RDP, Komisi III DPRD Kaltim berupaya memastikan bahwa pembangunan di wilayah ini tidak hanya memenuhi standar kelayakan tetapi juga berkontribusi positif pada pembangunan berkelanjutan yang memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.(DPRDKALTIM/ADV/CRI).

Ikuti berita-berita terbaru Intuisi di Google News!