Peningkatan Pengembangan EBT: Langkah Strategis DPRD Kaltim Menuju Zero Emisi Karbon 2050
Samarinda, Intuisi.co – Perkembangan teknologi energi baru terbarukan (EBT) semakin menjadi fokus perhatian, terutama dalam upaya mencapai visi Zero Emisi Karbon pada tahun 2050. Dalam konteks ini, anggota Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Sapto Setyo Pramono, menyoroti pentingnya dorongan kepada Pemerintah Provinsi Kaltim agar lebih giat dalam pengembangan EBT.
“Kita harus mendukung penuh program pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan beralih ke EBT yang lebih ramah lingkungan serta berkelanjutan,” papar Sapto, yang menjadi perwakilan dari dapil Kota Samarinda.
Dalam visinya, EBT bukan sekadar panel surya di daerah terpencil. Menurutnya, EBT harus diintegrasikan secara menyeluruh, mencakup seluruh rantai produksi dari hulu sampai hilir. EBT dianggap sebagai solusi holistik untuk mengatasi tantangan ketahanan energi, ketahanan pangan, dan hilirisasi industri. Pada tahap awal, Sapto memuji potensi besar EBT di Benua Etam, termasuk energi surya, angin, air, dan biogas.
Namun, kritik juga diberikan terkait kurangnya konsistensi Pemerintah Provinsi dalam menghasilkan produk EBT yang memberikan manfaat konkret bagi masyarakat. Sebagai contoh, Sapto menyoroti potensi produksi biogas dari limbah sawit yang melimpah di Kaltim.
“Biogas bisa dihasilkan dari limbah sawit dan digunakan sebagai bahan bakar untuk pembangkit listrik, baik skala rumah tangga maupun industri,”
Di samping memberikan sumber energi bersih, konversi limbah sawit menjadi biogas juga dianggap sebagai langkah positif untuk mengurangi dampak negatif limbah terhadap lingkungan. Sapto melihat peluang besar bagi petani sawit untuk mendiversifikasi pendapatan mereka dengan menjual listrik dari biogas. “Petani tidak hanya menjual tandan buah segar (TBS), tetapi juga bisa menjadi produsen listrik melalui biogas. Ini tidak hanya mengurangi biaya operasional, tetapi juga meningkatkan pendapatan mereka,” tambah Sapto.
Untuk mencapai tujuan ini, Sapto mendorong agar Pemerintah Provinsi segera menyusun rencana aksi yang terukur dan terintegrasi dalam pengembangan EBT. Ia menekankan perlunya kerjasama lintas sektor, termasuk pemerintah pusat, DPRD, perguruan tinggi, sektor swasta, dan masyarakat. “Kaltim perlu memiliki roadmap EBT yang jelas, terstruktur, dan terukur. Kita harus mengetahui sumber daya EBT apa yang tersedia di Kaltim, kapasitasnya, bagaimana mengelolanya, dan siapa yang bertanggung jawab. Harus ada target dan indikator yang dapat dipantau dan dievaluasi secara berkala,” ungkapnya. Sapto juga menyoroti kebutuhan kontinuitas dan konsistensi dalam pengembangan EBT di Kaltim. Ia berharap setiap pergantian kepemimpinan di provinsi ini tidak mengubah arah dan prioritas EBT yang sudah ditetapkan. “Yang perlu diwaspadai adalah jangan sampai kebijakan EBT berubah setiap kali ada pergantian gubernur. Kita butuh komitmen bersama untuk mewujudkan visi zero emisi karbon di Kaltim,” tegasnya.
Dalam konteks mencapai visi zero emisi karbon, Sapto Setyo Pramono memahami kompleksitas tantangan yang dihadapi. Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, legislatif, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat, untuk bersatu dalam menjalankan rencana aksi EBT. Edukasi dan Kesadaran Masyarakat Pentingnya edukasi dan kesadaran masyarakat menjadi sorotan Sapto dalam upaya meningkatkan penggunaan EBT. Menurutnya, tanpa pemahaman yang cukup tentang manfaat EBT dan kontribusinya terhadap lingkungan, masyarakat mungkin enggan mengubah pola konsumsi energi konvensional. “Edukasi adalah kunci. Masyarakat perlu memahami mengapa EBT penting, bagaimana cara menggunakannya, dan apa manfaatnya. Tanggung jawab ini bukan hanya milik pemerintah, tetapi seluruh masyarakat,” ujarnya. Sapto mengusulkan kerja sama antara Pemerintah Provinsi dengan lembaga pendidikan untuk menyusun kurikulum yang mencakup edukasi tentang EBT. Selain itu, ia menyoroti pentingnya kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya beralih ke sumber energi yang lebih ramah lingkungan.
Dorongan terhadap Inovasi dan Riset Sapto Setyo Pramono juga menekankan pentingnya inovasi dan riset dalam pengembangan EBT. Menurutnya, pemerintah harus mendorong pengembangan teknologi dan metode baru yang dapat meningkatkan efisiensi penggunaan EBT dan mengurangi biaya produksi. “Pemerintah harus memberikan dukungan kuat untuk riset dan pengembangan di bidang EBT. Kita butuh inovasi baru yang bisa membuat EBT lebih mudah diakses, lebih efisien, dan lebih terjangkau,” ungkapnya. Sapto meyakini bahwa dengan investasi dalam riset dan inovasi, Kaltim dapat menjadi pusat pengembangan teknologi EBT yang dapat diadopsi oleh daerah lain. Hal ini tidak hanya akan memberikan keuntungan ekonomi, tetapi juga memperkuat citra daerah sebagai pionir dalam penggunaan sumber energi bersih.
Kerjasama Antarwilayah untuk Keberhasilan Bersama Dalam konteks pencapaian visi zero emisi karbon, Sapto menggarisbawahi pentingnya kerjasama antarwilayah. Ia berpendapat bahwa Kaltim dapat bekerja sama dengan provinsi-provinsi tetangga untuk saling bertukar pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya dalam pengembangan EBT. “Kerjasama antarwilayah adalah kunci. Kita bisa belajar satu sama lain, berbagi pengalaman, dan mendukung satu sama lain dalam mencapai visi zero emisi karbon. Masalah lingkungan tidak mengenal batas administratif, jadi solusinya juga harus bersifat lintas batas,” tegas Sapto. Sapto juga menyoroti peluang untuk membentuk kawasan strategis pengembangan EBT di kawasan Benua Etam.
Dengan membentuk kawasan ini, pemerintah dapat memberikan insentif dan fasilitas khusus untuk industri dan proyek EBT, menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan sektor ini. Sosialisasi dan Dukungan Regulasi Agar pengembangan EBT berjalan lancar, Sapto menekankan pentingnya sosialisasi dan dukungan regulasi. Ia menyadari bahwa masih banyak pihak yang kurang akrab dengan konsep dan manfaat EBT, sehingga perlu adanya upaya untuk meningkatkan pemahaman mereka.
“Pemerintah perlu aktif dalam melakukan sosialisasi. Masyarakat dan pelaku usaha perlu tahu bahwa pemerintah mendukung pengembangan EBT, dan ada insentif atau regulasi yang mendukung perubahan ini,”
Dalam hal regulasi, Sapto menyoroti perlunya kebijakan yang mendukung dan memberikan insentif bagi penggunaan EBT. Hal ini dapat berupa insentif pajak, keringanan biaya investasi, atau regulasi yang memudahkan izin proyek-proyek EBT. “Regulasi harus mendukung. Jika ada hambatan atau beban berlebih, itu bisa menjadi penghalang besar dalam pengembangan EBT. Oleh karena itu, kita perlu memastikan bahwa regulasi mendukung pertumbuhan sektor ini,” jelas Sapto.
Sinergi antara Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat Kesuksesan pengembangan EBT, menurut Sapto, memerlukan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Ia menyoroti peran penting sektor swasta dalam melakukan investasi dan mengembangkan teknologi EBT. “Pemerintah dapat memberikan insentif, tetapi sektor swasta juga perlu terlibat aktif. Mereka memiliki sumber daya dan kemampuan untuk melakukan investasi besar-besaran dalam pengembangan EBT,” ujarnya.
Dalam hal ini, Sapto menilai bahwa pemerintah dapat menciptakan kebijakan yang mendukung investasi swasta dalam proyek-proyek EBT. Ini bisa berupa fasilitas pajak, penurunan biaya investasi, atau kemitraan publik-swasta yang mempermudah jalannya proyek. Selain itu, Sapto juga menekankan pentingnya peran masyarakat dalam mendukung pengembangan EBT. Masyarakat perlu diberdayakan untuk aktif terlibat dalam proyek-proyek EBT, baik sebagai pengguna maupun sebagai pelaku usaha. “Kesadaran masyarakat sangat penting. Mereka adalah pengguna akhir, dan jika mereka mendukung perubahan ini, itu akan menjadi pendorong besar dalam pengembangan EBT,” tutupnya.
Kesimpulan Dalam upaya mencapai visi Zero Emisi Karbon 2050, langkah-langkah strategis yang diusulkan oleh Sapto Setyo Pramono memberikan arah yang jelas untuk pengembangan EBT di Kaltim. Dari potensi sumber daya EBT hingga kebutuhan akan edukasi masyarakat dan dukungan regulasi, setiap aspek diangkat untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perubahan menuju sumber energi bersih. Pentingnya sinergi antara pemangku kepentingan, kerjasama antarwilayah, dan kebijakan yang mendukung menegaskan komitmen Kaltim untuk menjadi pelopor dalam penerapan EBT. Dengan demikian, diharapkan Kaltim dapat menjadi contoh sukses bagi wilayah lain dalam mewujudkan visi zero emisi karbon, menciptakan masa depan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.(DPRDKALTIM/ADV/CRI).
