Program Transmigrasi di Kaltim Tergantung APBN

Samarinda, intuisi.co-Program transmigrasi pertama dilaksanakan di daerah Gedong Tataan, Keresidenan Lampung, pada bulan November 1905. Ratusan tahun setelah itu, program ini masih berlanjut. Kepala Bidang Transmigrasi, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur (Disnakertrans) Kaltim, Hasan sebut program pemenuhan kuota transmigrasi bergantung kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN).

“Sejak 2018 lahan transmigrasi yang telah disediakan di Desa Kerang, Kabupaten Paser baru terisi 60 kepala keluarga,” terangnya kepada media ini.

Hasan mengatakan pihaknya telah melakukan pendekatan dan pengajuan setiap tahunnya untuk mendapatkan kuota untuk transmigrasi. Per 2023 secara nasional hanya memberikan jatah sekitar 120 KK dan Kalimantan Timur tidak mendapatkan kuota.

Tiga lokasi yang telah disediakan baru terisi satu kawasan yaitu Desa Kerang, Kabupaten Paser. Sedangkan dua lainnya yaitu Kek Maloy Kutai Timur dan Muara Komam, Kabupaten Paser. Sebelumnya, Kawasan harus disediakan dahulu melalui pengajuan yang dilakukan kabupaten atau kota.

“Baru satu kawasan yang terisi, jadi masih menunggu juga,” ungkapnya.

Hasan jelaskan kebijakan yang berpusat pada Pemerintah Pusat mengakibatkan Pemerintah Daerah hanya perlu menunggu. Bahkan pembangunan rumah dan pembiayaan secara keseluruhan berpusat pada Pemerintah Pusat. Semua daerah yang telah disediakan fokus pada Pertanian.

“Dalam proses pengajuannya, kawasan transmigrasi minimal memiliki luasan 19 ribu hectare,” ujarnya.

Dia menambahkan, namun hal tersebut belum termasuk unit pemukiman, sehingga dalam satu kawasan dapat terdiri dari beberapa pemukiman. Pemerintah Pusat juga yang menentukan berapa jumlah Kepala Keluarga dalam satu kawasan.

“Nanti Kabupaten atau kota dulu yang mengajukan baru dapat kita naikkan statusnya menjadi kawasan transmigrasi,” pungkasnya. (Disnakertrans/Adv/Ina)