Komisi Irigasi Kukar Siapkan Ruang Sekretariat dan Pemetaan Saluran
Masyarakat Kukar dapat menyuarakan keluhan irigasi di ruang sekretariat Komisi Irigasi yang baru dibentuk oleh Dinas PU.
![](https://intuisi.co/wp-content/uploads/2023/12/komisi-irigasi-kab-kukar.jpg)
Samarinda, intuisi.co – Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kutai Kartanegara (Kukar) telah mengukuhkan Komisi Irigasi dan Sekretariat Komisi Irigasi sebagai langkah awal dalam pengembangan sektor pertanian di daerah. Komisi Irigasi ini bertujuan untuk menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi dan keluhan yang berkaitan dengan infrastruktur irigasi.
“Kami akan siapkan ruang sekretariat yang dapat diakses oleh masyarakat. Di sana, mereka dapat mengadukan masalah yang dihadapi, misalnya ada bendungan yang rusak atau saluran irigasi yang buntu,” kata Kepala Dinas PU Kukar, Wiyono, Sabtu (18/11/2023).
Selain itu, Dinas PU Kukar juga akan melakukan pemetaan ulang terhadap infrastruktur irigasi yang ada di kawasan pertanian yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar. Pemetaan ini bertujuan untuk mengetahui kondisi dan kebutuhan perbaikan yang diperlukan.
“Kami akan petakan infrastruktur irigasi di setiap wilayah, mulai dari Sebulu-Muara Kaman hingga Loa Kulu. Kami akan melihat apa saja yang menjadi kendala dan solusinya,” ujar Wiyono.
Komisi Irigasi Kabupaten Kukar terdiri dari berbagai unsur, seperti Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, akademi, dan masyarakat. Komisi ini diharapkan dapat meningkatkan sinergi dan koordinasi dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di sektor pertanian.
“Kami akan berbagi peran dan tanggung jawab sesuai dengan kewenangan masing-masing. Baik itu dari kabupaten, provinsi, Balai Wilayah Sungai (BWS), maupun CSR perusahaan. Kami akan sepakati bersama harapan dan target yang ingin dicapai,” tutur Wiyono.
Dengan adanya Komisi Irigasi ini, Wiyono berharap dapat mempercepat dan memperbaiki pengelolaan irigasi di Kukar. Hal ini dianggap penting untuk mendukung produktivitas dan kesejahteraan petani di daerah.
“Kami akan bekerja secara bersama-sama dan menganggarkan secara bersama-sama. Sehingga, ini bisa lebih optimal dan efisien. Kami tidak ingin kerja sendiri-sendiri tanpa koordinasi,” pungkasnya. (*)