Enam Tahun Berturut-turut, Pemkab Kukar Terima Opini WTP
Untuk keenam kalinya sejak 2018, Pemkab Kukar meraih opini WTP atas laporan keuangan, menegaskan komitmen kuat dalam tata kelola keuangan yang akuntabel.
Samarinda, intuisi.co – Di tengah berbagai tantangan dan dinamika pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) sekali lagi membuktikan komitmennya terhadap transparansi dan akuntabilitas. Untuk keenam kalinya secara berturut-turut, sejak tahun 2018, Pemkab Kukar meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2023. Opini ini diserahkan langsung oleh Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, Agus Priyono, kepada Bupati Kukar Edi Damansyah dan Ketua DPRD Kukar Abdul Rasid, di Auditorium BPK RI Kaltim, Samarinda.
Bagi Edi Damansyah, capaian ini bukan sekadar angka atau penghargaan semata, tetapi cerminan dari upaya kolektif seluruh jajaran Pemkab Kukar dalam memastikan tata kelola keuangan daerah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar akuntansi pemerintah. Dalam sambutannya, Edi menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras, mulai dari Sekretaris Daerah, staf ahli, hingga kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
“Saya sangat berterima kasih kepada seluruh jajaran atas kinerja dan pertanggungjawaban keuangan di Tahun 2023. Ini adalah hasil kerja bersama yang harus terus kita pertahankan,” ungkap Edi penuh rasa syukur pada hari Jumat (3/5/2024). Baginya, WTP bukan hanya simbol keberhasilan, tetapi juga indikator bahwa setiap langkah yang diambil dalam pengelolaan keuangan daerah telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Keberhasilan ini bukan berarti tanpa tantangan. Edi menegaskan bahwa meskipun telah meraih opini WTP, masih banyak hal yang perlu dievaluasi dan ditingkatkan, terutama dalam perencanaan dan penetapan program kegiatan. “Yang lebih penting adalah bagaimana kita terus meningkatkan kualitas belanja daerah agar lebih tepat sasaran,” tambahnya. Edi juga menyampaikan optimisme bahwa perjalanan Pemkab Kukar ke depan akan terus membaik, dengan target-target prioritas yang terus tercapai setiap tahunnya.
Di sisi lain, Agus Priyono, Kepala BPK RI Kaltim, mengakui bahwa meskipun terdapat beberapa permasalahan dalam pengelolaan keuangan, hal tersebut tidak mempengaruhi kewajaran penyajian LKPD. Ia menekankan pentingnya tindak lanjut terhadap rekomendasi BPK dalam waktu 60 hari setelah penerimaan laporan hasil pemeriksaan, sebagai upaya untuk terus meningkatkan akuntabilitas tata kelola keuangan di Kutai Kartanegara.
Dengan capaian opini WTP ini, Pemkab Kukar kembali menegaskan posisinya sebagai salah satu pemerintah daerah yang berhasil menjaga kredibilitas dan integritas dalam pengelolaan keuangan. Capaian ini juga menjadi momentum bagi Pemkab Kukar untuk terus berbenah dan memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. (adv)
