Soal Tanah Warga PPU di Lingkar IKN, DPRD Minta Pemerintah Respons
Sejumlah warga berdemonstrasi di kantor ATR/BPN PPU. Mereka menuntut hak atas tanah di lingkar IKN. Pemerintah diminta berikan respons
Penajam, intuisi.co-Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) PPU disambangi sejumlah warga belum lama ini. Sebagian besar warga menuntut kejelasan terkait hak tanah mereka, baik sertifikat hak milik maupun hak pakai. Anggota DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Andi Muhammad Yusuf, merespons dengan serius aksi demonstrasi masyarakat terkait tanah yang masuk di lingkar IKN ini.
“Pemerintah kan harus menerima apa yang menjadi keinginan masyarakat umpanya ada yang melakukan demonstrasi terkait masalah sertifikat hak milik atau hak pakai,” ungkapnya.
Ia menekankan bahwa perlindungan terhadap hak-hak masyarakat atas tanah sangat penting, dan pemerintah harus memberikan kejelasan terkait status lahan tersebut. Jika tanah tersebut sudah menjadi hak masyarakat sejak awal, maka pemerintah berkewajiban melindunginya.
“Harapannya pemerintah menyampaikan agar bisa membantu daripada masyarakat, kalau itu sejak awal adalah hak masyarakat yah dilindungi,” tambah Andi.
Selain itu, Andi mengungkapkan kekhawatiran bahwa tanpa kejelasan dan perlindungan dari pemerintah, masyarakat akan merasa takut untuk mempertahankan hak atas tanah mereka. Hak pakai memiliki batas waktu, berbeda dengan hak milik yang bersifat permanen.
“Jangan sampai nanti ada ketakutan dari masyarakat untuk memiliki hak tersebut. Kalau hak pakai itu kan punya batas waktu kepemilikan daripada lahan itu sendiri kalau hak milik kan kepemilikan kongkrit selama-lamanya,” jelasnya.
Andi juga mendorong agar pemerintah segera bertindak proaktif dalam menyelesaikan persoalan ini, merespons keluhan masyarakat, dan memberikan penjelasan yang jelas agar tidak terjadi ketidakpastian.
“Kita harus memastikan bahwa pemerintah bersikap proaktif dalam merespons keluhan ini. Jangan sampai ada warga yang merasa haknya diabaikan atau tidak dihargai,” tegas Andi.
Sebagai solusi, ia juga menyarankan agar pemerintah mengadakan dialog terbuka dengan masyarakat, untuk mendengar langsung keluhan dan mencari solusi yang adil serta transparan bagi semua pihak. (adv)
