Ketua DPRD PPU Soroti Pengelolaan BLK yang Kurang Efisien, Tanpa Riset Terhadap Kebutuhan Masyarakat
Balai Latihan Kerja (BLK) di PPU perlu pengelolaan efisien dan sesuai kebutuhan lokal agar pelatihan efektif dan berdampak luas bagi masyarakat.
Penajam, intuisi.co – Di tengah tingginya angka pengangguran di Penajam Paser Utara (PPU), Ketua DPRD Raup Muin menyuarakan kekhawatirannya tentang efektivitas pengelolaan Balai Latihan Kerja (BLK) yang saat ini masih jauh dari potensi maksimal. Meski BLK sangat dibutuhkan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat, Raup menegaskan bahwa tanpa pendekatan yang tepat dan pemahaman mendalam tentang kebutuhan lokal, pelatihan yang digelar dengan anggaran besar justru bisa sia-sia.
Raup Muin mengungkapkan bahwa meskipun PPU memiliki potensi besar untuk memanfaatkan BLK sebagai sarana pengembangan keterampilan warganya, tantangan utama terletak pada kesesuaian antara jenis pelatihan yang diselenggarakan dan kebutuhan masyarakat. Ia mencatat, tanpa pengkajian yang seksama terhadap sektor-sektor yang menjadi prioritas daerah, pelatihan yang diadakan bisa menjadi kurang relevan. “BLK itu memang sebuah kebutuhan, tapi kita harus tahu apa yang dibutuhkan masyarakat. Tanpa itu, program pelatihan bisa berakhir tanpa hasil yang maksimal,” ungkap Raup dengan tegas.
Penting bagi pemerintah daerah untuk mencermati dengan cermat sektor-sektor yang memiliki potensi besar di PPU. “Pelatihan itu harus sesuai dengan kebutuhan lokal, seperti sektor pertanian atau industri kecil, agar masyarakat tidak hanya terlatih, tetapi juga siap untuk bersaing di dunia kerja,” tambahnya. Menurutnya, ketidaksesuaian pelatihan dengan pasar kerja lokal dapat menjadi hambatan besar.
Selain itu, Raup juga menyoroti persoalan efisiensi dalam penggunaan anggaran. Pelatihan yang menghabiskan biaya besar dengan peserta terbatas akan menurunkan dampaknya, sementara tujuan utama dari BLK adalah untuk menjangkau lebih banyak orang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. “Pelatihan harus dapat menjangkau banyak orang, dan pelaksanaannya harus tepat sasaran, jika tidak, kita hanya membuang sumber daya,” ujarnya.
Sebagai langkah awal, Raup meminta agar pemerintah daerah melakukan riset yang lebih mendalam sebelum merancang pelatihan. Ini tidak hanya tentang anggaran, tetapi juga tentang menciptakan program yang benar-benar memberi dampak bagi masyarakat PPU. Dengan begitu, BLK dapat menjadi solusi jangka panjang bagi pengurangan angka pengangguran dan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. (adv)
