Jakarta, intuisi.co – Untuk mengejar target Net Zero Emissions (NZE) pada 2060, pemerintah resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Transisi Energi dan Ekonomi Hijau. Langkah ini diputuskan melalui Keputusan Menteri Koordinator Perekonomian No 141/2025.
Pembentukan Satgas ini diumumkan dalam Rapat Koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, pada Senin (24/3/2025). Bersama para mitra internasional, rapat tersebut membahas strategi percepatan implementasi Just Energy Transition Partnership (JETP).
JETP merupakan hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia, International Partners Group (IPG), dan Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ). Kemitraan JETP pertama kali diperkenalkan pada KTT G20 di Bali tahun 2022, dengan tujuan memperkuat transisi energi melalui dukungan internasional.
“Indonesia telah menetapkan target pengurangan emisi sebesar 31,89 persen secara mandiri dan hingga 43 persen dengan dukungan internasional pada 2030. Untuk mendukung pencapaian target tersebut, pemerintah membentuk Satgas Transisi Energi dan Ekonomi Hijau,” ujar Airlangga dalam keterangannya, Selasa (25/3/2025).
Dia menambahkan, “Satgas ini terdiri atas empat kelompok kerja: energi hijau, industri hijau, kemitraan dan investasi hijau, serta pengembangan sosial, ekonomi, dan sumber daya manusia.”
Dukungan Pendanaan Internasional
Sebagai bagian dari pelaksanaan JETP, sebanyak 54 proyek telah menerima dukungan pendanaan internasional dengan total komitmen senilai 1,1 miliar dolar. Dari jumlah tersebut, 9 proyek memperoleh pendanaan dalam bentuk pinjaman atau ekuitas, sementara 45 proyek lainnya mendapatkan hibah senilai 233 juta dolar.
Selain itu, IPG berhasil mengamankan jaminan pendanaan sebesar 1 miliar dolar melalui Multilateral Development Banks (MDB) Guarantee. Dana ini ditujukan untuk mempercepat proyek transisi energi bersih, seperti pengembangan energi terbarukan, peningkatan efisiensi energi, elektrifikasi sektor utama, dan inisiatif dekarbonisasi industri serta infrastruktur.
“Proyek seperti Muara Laboh di Sumatera Barat yang fokus pada biotermal dan direncanakan beroperasi pada 2027, photovoltage di Saguling, dan proyek dekarbonisasi Cirebon Power juga masuk dalam pembahasan. Selain itu, proyek waste to energy di Legok Nangka, Jawa Barat, diharapkan segera masuk pipeline JETP,” jelas Airlangga.
Langkah Percepatan Transisi Energi
Rapat tersebut juga merumuskan langkah-langkah percepatan transisi energi, antara lain revisi Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP), optimalisasi skema pendanaan, dan penguatan transparansi publik melalui sistem monitoring digital. Sinergi lintas sektor turut ditekankan untuk memastikan transisi energi berjalan efektif, inklusif, dan kompetitif.
“Pemerintah terus memperkuat koordinasi antar kementerian, mendorong pencairan berbagai moda pendanaan, serta melakukan evaluasi berbasis digital. Stakeholder juga dilibatkan dalam akses dan monitoring secara berkala,” tutup Airlangga. (*)
