Samarinda, Intuisi.co – Dalam menghadapi kompleksitas pelaksanaan anggaran di tingkat daerah, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menghadapi tantangan serapan anggaran yang signifikan. Penjabat Gubernur Kaltim, Akmal Malik, menggarisbawahi permasalahan serapan anggaran di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dengan sekitar 22 OPD yang belum mencapai 59 persen serapan anggaran.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Kaltim, Seno Aji, menyatakan komitmennya untuk melakukan rapat koordinasi guna mengevaluasi dan memperbaiki situasi ini. Analisis Rendahnya Serapan Anggaran Penting untuk menggali lebih dalam faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya serapan anggaran di beberapa OPD. Dalam analisis ini, dua OPD menjadi sorotan utama, yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim.
“Rendahnya serapan anggaran di sektor-sektor ini tampaknya terkait dengan penundaan pembayaran akibat pekerjaan yang belum selesai. Dampak Rendahnya Serapan Anggaran Dampak rendahnya serapan anggaran tidak hanya terbatas pada aspek keuangan, tetapi juga berdampak pada progres pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Proyek-proyek strategis yang seharusnya selesai mungkin mengalami keterlambatan, menyebabkan ketidakpastian dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat.” Ungkap Seno.
Oleh karena itu, langkah-langkah perbaikan yang diambil oleh DPRD Kaltim dan pemerintah daerah harus bersifat holistik, mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap pembangunan dan kehidupan masyarakat. Peran BPKAD dalam Peningkatan Serapan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) memiliki peran krusial dalam meningkatkan serapan anggaran.
“Koordinasi yang erat antara BPKAD dan OPD diperlukan untuk memastikan pembayaran dilakukan secara tepat waktu. Selain itu, BPKAD perlu memiliki mekanisme yang efektif untuk menangani proyek-proyek yang mengalami penundaan pembayaran, sehingga dapat diantisipasi sejak awal.” Tuturnya.
Solusi Jangka Pendek dan Jangka Panjang Dalam mengatasi rendahnya serapan anggaran, solusi jangka pendek melibatkan percepatan pembayaran untuk proyek-proyek yang telah selesai. DPRD Kaltim bersama BPKAD perlu bekerja sama dengan OPD untuk mengevaluasi proyek-proyek yang terhambat dan merancang strategi pembayaran yang efisien.
Sementara itu, solusi jangka panjang harus melibatkan perbaikan sistem manajemen proyek, peningkatan koordinasi antara OPD, serta penguatan pengawasan dan evaluasi oleh pihak terkait. Harapan untuk Peningkatan Kinerja OPD Wakil Ketua DPRD Kaltim, Seno Aji, mengungkapkan harapannya agar OPD yang mengalami rendahnya serapan anggaran dapat segera memperbaiki kinerjanya.
“Melalui bantuan dari BPKAD dan dukungan legislator, diharapkan OPD dapat lebih proaktif dalam menyelesaikan pekerjaan, menghindari penumpukan pembayaran, dan meningkatkan serapan anggaran secara menyeluruh.” Ujarnya.
Kesimpulan Rendahnya serapan anggaran di OPD Provinsi Kalimantan Timur menjadi tantangan yang memerlukan penanganan serius. Analisis mendalam terhadap faktor-faktor yang menyebabkan situasi ini, bersama dengan solusi jangka pendek dan jangka panjang, adalah langkah awal menuju pemulihan. Harapan untuk peningkatan kinerja OPD, dengan dukungan dari DPRD dan BPKAD, menjadi landasan untuk memastikan optimalisasi penggunaan anggaran dan kemajuan yang berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Timur.(DPRDKALTIM/ADV/CRI).
