Tenggarong, intuisi.co– Pemerataan fasilitas penerangan jalan di Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur, mulai menjadi perhatian pemerintah daerah. Wilayah tersebut diperkirakan membutuhkan lebih dari 2.000 titik Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU), terutama untuk memenuhi kebutuhan penerangan di jalan lingkungan dan kawasan permukiman.
“Anggana selama ini belum pernah mendapatkan pemasangan LPJU melalui program Disperkim. Padahal, berdasarkan hasil pemetaan ruas jalan lingkungan, kebutuhan penerangan di wilayah tersebut masih cukup besar,” papar Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kukar, Heri Setyawan, Senin (2/11/2026).
Persoalan itu terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) mengenai pemeliharaan dan pemasangan LPJU yang berlangsung di ruang rapat Komisi III DPRD Kukar. Pertemuan tersebut turut dihadiri perwakilan Dishub, Disperkim, Camat Anggana, serta anggota Komisi III DPRD Kukar.
Heri menjelaskan, selama ini Disperkim melaksanakan pemasangan LPJU berdasarkan usulan yang disampaikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Namun, Kecamatan Anggana belum pernah mengajukan kebutuhan penerangan melalui mekanisme tersebut.
Kondisi ini tidak terlepas dari pemahaman pemerintah kecamatan dan masyarakat yang selama ini menganggap penyediaan lampu jalan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan (Dishub). Padahal, Disperkim juga memiliki program pemasangan LPJU, khususnya untuk jalan lingkungan dan kawasan permukiman.
“Disperkim telah memasang lebih dari 3.000 titik LPJU yang tersebar di 20 kecamatan di Kukar,” tambah dia. Pemasangan tersebut, lanjutnya, merupakan bagian dari pemenuhan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) di kawasan permukiman. Selain penerangan, program PSU juga mencakup pembangunan jalan lingkungan, drainase, dan penyediaan air bersih.
Berdasarkan data Disperkim, panjang jalan lingkungan di Kecamatan Anggana mencapai sekitar 11 kilometer. Dari hasil pemetaan tersebut, kebutuhan penerangan diperkirakan lebih dari 2.000 titik. Data ruas jalan telah disusun secara geospasial dan dapat diakses masyarakat melalui laman psu.perkimkukar.com.
Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Disperkim mulai memasukkan Anggana dalam perencanaan pemasangan LPJU pada 2027. Heri mengatakan, pihaknya telah menyerahkan daftar ruas jalan beserta titik kebutuhan penerangan kepada Camat Anggana. Selanjutnya, pemerintah kecamatan diminta menentukan lokasi yang paling membutuhkan penanganan untuk diusulkan sebagai prioritas pembangunan.
Sejumlah kawasan yang menjadi pertimbangan meliputi permukiman padat penduduk, fasilitas umum, tempat ibadah, puskesmas, posyandu, serta ruas jalan yang memiliki riwayat kecelakaan lalu lintas. Penentuan prioritas tersebut diperlukan agar pemasangan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan ketersediaan anggaran.
Menindaklanjuti hal tersebut, Camat Anggana, Rokip, menyatakan akan melakukan pemetaan bersama seluruh pemerintah desa. Menurutnya, kebutuhan penerangan tidak hanya terdapat di jalan poros, tetapi juga di sejumlah lingkungan permukiman yang masih minim pencahayaan.
“Masih terdapat banyak lokasi yang membutuhkan LPJU. Karena itu, pemerintah desa diminta mendata titik-titik yang memerlukan penerangan agar usulan pembangunan dapat disusun berdasarkan skala prioritas,” terang Rokip.
Ia juga mengakui bahwa sebelumnya pihak kecamatan lebih memahami pemasangan LPJU sebagai kewenangan Dishub. Setelah mendapatkan penjelasan mengenai program Disperkim, pemerintah kecamatan akan mengoptimalkan kedua jalur pengusulan tersebut sesuai dengan status dan fungsi jalan.
Sementara itu, Kepala Dishub Kukar, Ahmad Junaidi, menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti kebutuhan penerangan di Anggana, terutama untuk LPJU yang menjadi aset Dishub. Ia juga meminta pemerintah kecamatan menyampaikan usulan tambahan penerangan pada ruas jalan kabupaten agar dapat dibahas dan ditentukan prioritas penanganannya.
Pembagian kewenangan tersebut menjadi penting agar pengusulan pembangunan tidak terpusat pada satu perangkat daerah. Kebutuhan penerangan jalan kabupaten dapat dikoordinasikan melalui Dishub, sedangkan jalan lingkungan dan kawasan permukiman dapat diajukan melalui Disperkim.
Rokip berharap pemasangan LPJU dapat segera direalisasikan secara bertahap. Keberadaan fasilitas penerangan dinilai penting untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat, khususnya pengguna jalan yang beraktivitas pada malam hari.
Melalui pemetaan kebutuhan oleh pemerintah desa dan koordinasi bersama OPD teknis, pemerintah kecamatan berharap usulan pemasangan LPJU dapat masuk dalam perencanaan pembangunan 2027.
Dengan demikian, wilayah permukiman dan ruas jalan yang selama ini belum terjangkau penerangan dapat memperoleh perhatian sesuai kebutuhan dan kemampuan anggaran daerah. (ani/adv/ara)



