Tenggarong, intuisi.co- Menjelang Pemilihan Suara Ulang (PSU) dalam Pilkada 2025, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) resmi mengalokasikan anggaran sebesar Rp62,4 miliar. Demi menjamin kelancaran proses demokrasi tersebut, dana itu akan digunakan untuk mendukung penyelenggaraan, pengawasan, serta pengamanan selama proses PSU berlangsung.
Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) menjadi tonggak dimulainya kesiapan anggaran ini. Bertempat di ruang eksekutif Kantor Bupati Kukar pada Rabu (19/3/2025), dokumen tersebut ditandatangani langsung oleh Bupati Edi Damansyah bersama jajaran dari KPU Kukar, Bawaslu, Polres Kukar, Polres Bontang, Kodim 0906/KKR, dan Kodim 0908/Bontang.
“Alokasi dana ini merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjamin terselenggaranya pemilu yang transparan dan aman,” tegas Edi Damansya. Anggaran tersebut bersumber dari APBD Kukar yang telah disesuaikan melalui efisiensi dan pemangkasan sejumlah program nonprioritas.
“Anggaran dialokasikan dari APBD melalui efisiensi dan prioritas sesuai instruksi yang diberikan. Ini merupakan bentuk komitmen Pemkab Kukar dalam mendukung kelancaran proses demokrasi,” lanjutnya.
Menurut dia, pembiayaan ini mencakup keperluan operasional KPU dan Bawaslu, distribusi logistik pemilu, hingga pengamanan yang melibatkan aparat kepolisian dan TNI.
Ia juga mengajak seluruh masyarakat Kukar untuk menjaga situasi tetap kondusif menjelang dan saat pelaksanaan PSU yang dijadwalkan pada 19 April 2025.
“Kami mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban. Gunakan hak pilih dengan bijak demi kelancaran dan keberhasilan PSU,” tambah Edi.
Dukungan penuh terhadap kelancaran PSU juga datang dari aparat keamanan. Kapolres Kukar, AKBP Dody Surya Putra, menegaskan bahwa pihaknya siap mengerahkan personel untuk menjaga stabilitas wilayah selama tahapan PSU berlangsung.
“Kami siap mengamankan PSU dengan maksimal. Kami juga akan meningkatkan patroli serta berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan kondusifitas wilayah tetap terjaga,” ucapnya.
Komitmen serupa disampaikan Dandim 0906/KKR, Letkol Czi Damai Adi, yang menyatakan bahwa TNI akan memberikan dukungan penuh terhadap pengamanan PSU guna menjamin berlangsungnya proses demokrasi secara aman dan damai.
Dari sisi penyelenggaraan, Ketua KPU Kukar, Rudi Gunawan, menyebut seluruh tahapan PSU telah dipersiapkan, termasuk pengadaan dan distribusi logistik pemilu. Ia menekankan pentingnya koordinasi lintas lembaga guna memastikan pelaksanaan berjalan sesuai regulasi.
“Kami memastikan seluruh proses berjalan transparan, jujur, dan adil. Koordinasi dengan berbagai pihak terus kami lakukan untuk meminimalkan kendala teknis di lapangan,” ungkap Rudi.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Kukar, Teguh Wibowo, menyampaikan bahwa pengawasan akan diperketat selama masa PSU berlangsung. Pihaknya juga membuka posko pengaduan sebagai saluran aspirasi masyarakat untuk melaporkan potensi pelanggaran.
“Seluruh elemen masyarakat diharapkan dapat bersama-sama mengawasi jalannya PSU agar tetap berlangsung secara demokratis,” tutup Teguh.
Pemkab Kukar berharap, melalui kolaborasi lintas sektor, pelaksanaan PSU 2025 dapat berjalan aman, tertib, dan mencerminkan semangat demokrasi yang sehat. Komitmen bersama ini diharapkan mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap proses pemilu serta menjaga stabilitas daerah sepanjang tahapan berlangsung. (adv/ara)
