Anggaran Terbatas, APBD Samarinda Mesti Dioptimalkan Atasi Banjir
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, meminta OPD teknis mencari formula terbaik mengoptimalkan keterbatasan anggaran untuk program-program prioritas.
Samarinda, intuisi.co-Pembangunan Samarinda terancam terhambat anggaran terbatas. Wali Kota Samarinda, Andi Harun mengonfirmasi hal tersebut. Dua organisasi perangkat daerah (OPD) pun diminta putar otak menyusun skenario atas persoalan tersebut.
“TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) diminta berpikir ekstra merancang skema pembiayaan. Sementara dari sisi pendapatan, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menyiapkan jurus jitu menggali segenap potensi secara maksimal,” sebut Andi Harun seperti dilansir dari rilis resmi Pemkot Samarinda, Rabu, 23 Juni 2021.
Pemkot Samarinda pun pertengahan tahun ini mulai membahas APBD Perubahan (APBD-P) 2021 bersamaan proyeksi APBD 2022. Andi Harun menekankan pentingnya menghadapi keterbatasan anggaran dengan mengutamakan program prioritas.
Andi Harun lalu mencontohkan program penanganan banjir, pro-bebaya, kebersihan kota dan persampahan, juga masalah air bersih. Rentetan hal tersebut adalah program prioritas Andi Harun saat ini.
“Saya sudah minta TAPD agar fokus program-program unggulan meski di tengah keterbatasan anggaran,” imbuhnya.
Andi Harun yang juga mantan wakil ketua DPRD Kaltim juga sudah menemukan dua calon investor potensial membiayai masalah sampah dan air bersih di Ibu Kota Kaltim ini. Dengan demikian, anggaran yang bersumber dari APBD bisa fokus untuk penanggulangan banjir.
Begitu juga dengan kebersihan, tata kota, lampu penerangan jalan umum (LPJU), hingga pro-bebaya. Intinya, pengentasan banjir di Samarinda serta pro-bebaya disebut tak bisa ditawar-tawar.
“Jadi pada 2022 nanti, pro-bebaya tetap jalan di semua RT. Begitu pula penanganan banjir,” tegasnya.
Orang nomor satu di Samarinda itu juga meminta TAPD harus bisa keluar dari jebakan anggaran dan berpikir ekstra. Solusi dari setiap persoalan pasti tersedia. Pengalaman itu sudah dia rasakan pula saat menjadi Panitia Anggaran (Panggar) DPRD Kaltim selama 20 tahun.
“Kita ini harus berani berubah, termasuk dalam hal penyusunan anggaran. Harus bisa terukur dan sistematis. Termasuk terkait bantuan keuangan agar sesuai dengan visi-misi Pemkot Samarinda, sehingga bisa mengurangi beban anggaran kota,” pungkasnya. (*)
View this post on Instagram
