Antara Data dan Realitas, Kisah Pengangguran Terbuka di Kota Industri Kalimantan Timur
BPS mencatat Balikpapan dan Bontang memiliki pengangguran terbuka tertinggi di Kaltim. Namun, apakah data tersebut merefleksikan kondisi sebenarnya?
Samarinda, intuisi.co – Muhammad Abduh menatap layar komputer di ruang kerjanya. Ia sedang memeriksa data terbaru tentang angkatan kerja di Kalimantan Timur. Sebagai Kepala Bidang Pengembangan Tenaga Kerja, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kalimantan Timur, ia bertanggung jawab untuk meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan para pekerja di daerahnya.
Salah satu program yang ia jalankan adalah Balai Latihan Tenaga Kerja Industrial (BLKI), yang menyediakan pelatihan dan sertifikasi bagi para pekerja sesuai dengan kebutuhan industri. Ia juga mengkoordinasikan penyelenggaraan job fair, yang bertujuan untuk mempertemukan para pencari kerja dengan para penyedia kerja.
Namun, Abduh menghadapi tantangan besar. Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa angka pengangguran terbuka di Kalimantan Timur mencapai 7,5 persen pada Februari 2023, lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 6,2 persen. Yang lebih mengherankan lagi, dua kota yang memiliki BLKI, yaitu Balikpapan dan Bontang, justru memiliki angka pengangguran terbuka tertinggi di provinsi tersebut, yaitu 9,2 persen dan 8,9 persen.
“Bagaimana bisa seperti ini?” gumam Abduh. Ia mencoba mencari penjelasan. Ia menduga bahwa angka tersebut merupakan hasil sampel yang tidak merepresentasikan kondisi sebenarnya. Ia beralasan bahwa Balikpapan dan Bontang adalah kota industri yang memiliki lalu lintas penduduk yang tinggi. Banyak orang dari luar daerah yang datang ke sana untuk mencari pekerjaan, baik secara formal maupun informal. Mereka mungkin tidak terdaftar sebagai penduduk asli kota tersebut, tetapi ikut terhitung sebagai pengangguran terbuka.
“Jadi sangat berdampak, padahal bisa saja bukan penduduk asli namun karena kota industri jadi hilir mudik penduduknya juga tinggi,” ungkap Abduh.
Pendapat Abduh dibenarkan oleh Kepala Disnaker Kota Balikpapan, Ani Mufidah. Ia mengatakan bahwa survey BPS hanya dilakukan pada para calon pekerja yang ingin melamar pekerjaan, bukan pada penduduk asli Kota Balikpapan. Ia menambahkan bahwa Kota Balikpapan merupakan perlintasan dari beberapa kabupaten dan kota di sekitarnya, sehingga banyak orang yang datang dan pergi.
“Belum tentu itu orang Balikpapan, jika pencari kerja yang mendaftar memakai kartu kuning 95 persennya penduduk asli,” tutupnya.
Abduh berharap bahwa data BPS bisa disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan. Ia juga berupaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas BLKI, serta memperluas kerjasama dengan para penyedia kerja. Ia tidak ingin angka pengangguran terbuka menjadi penghambat bagi pembangunan dan kemajuan Kalimantan Timur. (DisnakertransKaltim/Adv/Ina)
