APBD Kaltim 2021 Turun, Makmur Dorong Pemprov Tingkatkan PAD di Semua Sektor
Agar PAD terus terdongkrak, Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK mengingatkan Pemprov untuk terus menyeriusi penanganan pandemi covid-19.
Samarinda, intuisi.co – Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK menyebut jika APBD Kaltim 2021 ditetapkan sebesar Rp11,61 triliun. Nilai ini mengalami penurunan dibanding tahun lalu di sekitar Rp12 triliun. Pemprov Kaltim diharap mampu menyikapi hal ini dengan bijak.
Menurutnya, situasi saat ini sangat dipengaruhi pandemi Covid-19 yang mewabah di Kaltim sejak Maret 2020. Makmur pun berharap wabah tersebut tak terus berkepanjangan. Pasalnya, begitu banyak kegiatan ke depan yang sangat rentan kelangsungannya jika wabah tak kunjung surut.
Meski demikian, pandemi juga jadi pelajaran berharga bagi Kaltim. Agar ke depan tak terus bergantung sektor sumber daya alam (SDA) tak terbarukan yang sangat terdampak pandemi covid-19. Kaltim yang perekonomiannya bergantung SDA, akhirnya sangat terpengaruh saat dana bagi hasil menjadi lebih rendah dari biasanya.
Dengan dana bagi hasil dari SDA yang berkurang, APBD Kaltim pun ikut terpengaruh. Meskipun situasi ini bisa sedikit tereduksi dari berbagai siasat yang dilakukan pemerintah. Salah satunya pendekatan dalam penyelesaian pajak kendaraan bermotor. “Ada upaya Kaltim dalam meningkatkan PAD (pendapatan asli daerah). Salah satunya dengan pelayanan pendekatan terhadap penyelesaian pajak kendaraan bermotor yang dilakukan hingga kecamatan. Saya lihat kenaikannya sangat signifikan,” ucap Makmur di Lantai 6 Gedung D Kantor DPRD Kaltim, Senin, 30 November 2020.
Agar PAD Kaltim terus terdongkrak, demikian juga dari sektor lainnya, Makmur mengingatkan agar pemerintah juga terus menyeriusi penanganan pandemi covid-19. Mengingat hal ini juga sangat memengaruhi perekonomian daerah. Di samping tetap memberikan perhatian serius terhadap kondisi infrastruktur. “Ini juga sangat penting. Jalan penghubung antara kabupaten satu ke lainnya, kota satu ke kota lainnya. Demikian juga di tingkat desa, untuk perlu diselesaikan,” tegas politikus Partai Golkar tersebut.
Menurutnya, infrastruktur jalan merupakan salah satu kebutuhan mendasar masyarakat. Selama ini ia kerap menerima langsung keluhan masyarakat soal kondisi jalan yang belum layak. Keresahan itu kerap diterima Makmur dalam setiap pertemuan dengan warga. “Pasti jalan yang dikeluhkan. Kemudian listrik, pendidikan, dan kesehatan. Lain-lain juga perlu kita perhatikan adalah air bersih, pertanian, perikanan kelautan, dan peternakan,” pungkasnya. (*)
