Samarinda, intuisi.co-Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara resmi berganti nahkoda. Aulia Rahman Basri dan Rendi Solihin dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati untuk periode 2025–2030, menandai awal masa kepemimpinan baru yang digadang-gadang membawa percepatan layanan publik dan keberlanjutan program prioritas.
Pelantikan berlangsung di Aula Odah Etam, Samarinda, Senin (23/06/2025), dipimpin langsung oleh Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud. Ia meminta agar pasangan kepala daerah yang baru dapat segera bekerja menjawab ekspektasi masyarakat.
“Kami ucapkan selamat kepada Bupati Kukar yang telah dilantik hari ini. Tentu terobosan-terobosan sudah sangat dinantikan oleh masyarakat Kutai Kartanegara, terutama pada standar pelayanan minimal (SPM),” ujar Rudy.
Dalam sambutannya, Rudy juga menekankan pentingnya percepatan pelayanan publik di Kukar. Ia menilai, percepatan ini perlu dijalankan selaras dengan arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) provinsi. Dia menyoroti sinergi program antara Pemkab Kukar dan Pemprov Kaltim, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan.
Ia menyebut, Pemkab Kukar telah lebih dulu membebaskan biaya pendidikan dari tingkat PAUD hingga SMP. Program ini kemudian diperkuat oleh Pemprov dengan menggratiskan biaya pendidikan dari jenjang SMA hingga S3. “Mengenai kesehatan, kami juga sudah berkoordinasi dengan Bupati yang baru. Insyaallah hari ini beliau sudah mulai bekerja,” tambahnya.
Aulia-Rendi Bakal Langsung Fokus Bangun Kukar
Pelantikan Aulia dan Rendi dilakukan tak lama setelah surat keputusan dari Kementerian Dalam Negeri turun malam sebelumnya. Rudy mengatakan pelantikan dilakukan cepat agar masyarakat tidak terlalu lama menunggu kehadiran pemimpin baru.
Sementara itu, Bupati Kukar Aulia Rahman Basri menegaskan dirinya akan langsung bekerja tanpa menunggu masa 100 hari kerja. Menurutnya, sejumlah program prioritas harus segera direalisasikan. “Insyaallah sebelum 100 hari kerja, masyarakat sudah bisa merasakan hasil kerja dari kami,” ucap Aulia.
Program yang menjadi prioritas antara lain peningkatan jumlah nelayan produktif dari 25 ribu menjadi 100 ribu, serta pelaksanaan layanan kesehatan gratis berbasis KTP. “Berobat dengan KTP, itu tidak menunggu 100 hari. Program seperti itu langsung kita gas,” ujarnya.
Dia menegaskan, arah pembangunan Kukar saat ini merupakan lanjutan dari visi Kukar Idaman yang akan diteruskan lewat gagasan Kukar Idaman Terbaik. “Tidak ada gap antara Kukar Idaman dengan Kukar Idaman Terbaik. Jadi kami tidak menyebut ini program 100 hari kerja, karena prinsipnya adalah keberlanjutan,” tegasnya.
Terkait dengan pembiayaan, dia menjelaskan bahwa selama RPJMD belum disahkan, pihaknya tetap akan merujuk pada RPJPD sebagai dasar pelaksanaan program. “Mana-mana yang bisa langsung dilanjutkan, itu langsung kita laksanakan. Insyaallah, bridging-nya akan sangat bagus,” pungkasnya. (*)
