Baharuddin Muin Sorot Molornya Jalan Pendekat Jembatan Pulau Balang
Anggota DPRD Kaltim Baharuddin Muin berharap tindak lanjut dari Pemprov Kaltim atas persoalan jalan pendekat Jembatan Pulau Balang sisi Balikpapan.
Samarinda, intuisi.co – Anggota DPRD Kaltim Baharuddin Muin menyorot persoalan akses Jembatan Pulau Balang di Balikpapan. Molornya pembangunan jalan pendekat di titik tersebut membuat infrastruktur penghubung Balikpapan dan Penajam Paser Utara atau PPU tersebut tak kunjung dapat difungsikan.
“Kami sebagai anggota DPRD Kaltim daerah pemilihan Penajam Paser Utara, sebelumnya di DPRD provinsi sebagai wakil ketua komisi III sangat memperjuangkan akses Jembatan Pulau Balang ini. Sampai oleh Pemkab PPU ikut mendanai masalah ini,” sebut Baharuddin Muin dalam via telekonferensi pertemuan di DPRD Kaltim belum lama ini.
Baharuddin Muin menegaskan jika Jembatan Pulau Balang memiliki peran sentral. Keberadaanya menjadi penghubung bagi dua daerah, dalam hal ini Penajam Paser Utara dan Balikpapan. Keberadaannya sudah sangat lama dinantikan warga untuk bisa segera dilewati.
Antusiasme warga kian besar selepas bentang panjang jembatan tersambung pada 2020 lalu. Ditandai dengan pelaksanaan seremoni dan pertunjukan kembang api sebagai rasa syukur tersambungnya bentang jembatan tersebut. Masyarakat pun menyambut dengan sangat antusias. “Masyarakat sudah senang, ternyata akses di Balikpapan tidak ada kejelasan sampai hari ini,” sesal wakil rakyat daerah pemilihan PPU-Paser tersebut.
Baharuddin Muin juga menyesalkan penentuan lokasi jalan pendekat yang belum jelas. Termasuk pendanaan yang juga terkendala. Padahal keberadaannya sudah sangat diharapkan masyarakat. Dengan kondisi saat ini, masyarakat disebut ikut ragu infrastruktur yang bisa jadi kebanggaan masyarakat PPU dan sekitarnya itu bisa dilewati tahun depan.
Kejelasan Jalan Pendekat Jembatan Pulau Balang
Menanggapi sorotan dari anggota DPRD Kaltim dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra tersebut, Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi menyatakan bahwa penetapan lokasi alias penlok jalan pendekat tersebut baru dilakukan di Balikpapan bulan lalu. “Telat karena terkait isu lingkungan, sehingga dipindah,” sebut Hadi Mulyadi.
Dengan perubahan lokasi, anggaran pun ikut berubah yang celakanya menjadi lebih besar. Kondisi tersebut diperburuk pendanaan yang tak sepenuhnya dilakukan pemerintah pusat, tak sesuai dengan asumsi awal pelaksanaan proyek tersebut.
Meski demikian, Hadi Mulyadi menegaskan Pemprov Kaltim tak tinggal diam. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat atau DPUPR dan Pera Kaltim diminta segera menindaklanjuti. “Pemprov tentu menginginkan proyek ini direalisasikan secepatnya karena akan sangat mendorong perekonomian di selatan Kaltim,” pungkasnya. (*)
View this post on Instagram
