Bola Panas Pergantian Ketua DPRD Kaltim Ada di Tangan Sekwan
Gonjang-ganjing pergantian ketua DPRD Kaltim kian deras mengemuka. Kini bola panas disebut berada di tangan Sekretaris DPRD Kaltim.
Samarinda, intuisi.co-Pergantian Antar Waktu atau PAW Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK semakin dekat. Fakta itu terungkap dari Ketua Fraksi Partai Golkar Andi Harahap. Dia memastikan surat usulan pergantian telah diterima oleh Sekretaris DPRD Kaltim Muhammad Ramadhan.
“Surat usulan itu langsung dari DPP Golkar,” ujar Andi Harahap kepada intuisi.co pada Senin, 21 Juni 2021.
Meski demikian PAW ini tentu tak bisa langsung dilakukan. Sejumlah mekanisme harus dilewati lebih dulu. Misalnya, kata dia, keputusan diterima atau tidaknya anjuran pergantian kursi ketua dewan juga mesti menanti kesepakatan seluruh anggota fraksi.
“Apa pun yang menjadi keputusan DPP kami ikut,” terangnya.
Lebih lanjut dia menerangkan, daerah tak pernah ikut terlibat dalam usulan pergantian. Itu artinya urusan PAW ini memang dalam kendali pusat. Dan sebagai kader, dirinya hanya mengikuti titah partai. Disinggung mengenai adanya kemungkinan penolakan dari fraksi-fraksi soal pergantian Makmur, mantan bupati Penajam Paser Utara (PPU) ini tak banyak memberikan keterangan.
“Kalau itu saya enggak tahu ya. Intinya semua dari pusat,” sebutnya.
Terpisah, Sekretaris DPD Partai Golkar Kaltim Husni Fahruddin mengaku sudah membahas persoalan tersebut bersama ketua dewan pertimbangan partai yang turut dihadiri para anggota dewan dari fraksi Golkar. Rembuk itu dilakukan setelah surat dari DPP diterima kemudian diberikan kepada sekwan.
“Kami sepakat mengikuti kebijakan DPP, surat ini merupakan produk hukum dan karakter partai Golkar,” tegasnya.
Dia menambahkan, urusan PAW itu lumrah terjadi di kalangan legislator, termasuk pergantian pimpinan legislatif yang juga merupakan alat kelengkapan dewan (AKD). Yang pasti, PAW pimpinan ini adalah keputusan internal partai dan bukan untuk konsumsi publik.
“Pergantian ketua fraksi, komisi hingga ketua dewan itu sama saja. Sehingga memang ada hak prerogatif dari partai Golkar untuk rotasi,” lanjutnya.
Tanggapan Ketua DPRD Kaltim
Di lain tempat, Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK yang dikonfirmasi mengaku bahwa dirinya belum ada berkomunikasi dan dipanggil partai Golkar. Dirinya pun menilai, organisasi yang baik seharusnya memanggil dan berkomunikasi. Sehingga jika ada persoalan bisa dijelaskan dengan baik.
“Organisasi besar harusnya seperti itu, yang jelas saya enggak mau berkomentar lebih banyak dulu,” pungkasnya. (*)
