Tenggarong, intuisi.co – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar Entry Meeting terkait pemeriksaan kepatuhan belanja daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar).
Acara ini merupakan langkah awal dalam pemeriksaan yang bertujuan tidak hanya untuk menilai kepatuhan Pemkab Kukar terhadap prosedur pengelolaan anggaran, tetapi juga sebagai komitmen BPK dalam meminimalisir potensi penyimpangan penggunaan anggaran daerah.
Pengendali Teknis BPK RI Perwakilan Kaltim, Nana Suryana, menjelaskan bahwa pemeriksaan ini mencakup Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) serta pemeriksaan investigatif. Dua pendekatan ini dirancang untuk mendeteksi indikasi ketidaksesuaian atau ketidakwajaran dalam pengelolaan anggaran belanja barang, jasa, dan modal.
“Pendekatan pemeriksaan ini diharapkan memberi sinyal kuat bagi setiap pihak untuk mematuhi regulasi. BPK ingin memastikan agar penggunaan anggaran publik dijalankan dengan penuh tanggung jawab,” ujar Nana dalam pertemuan yang digelar Rabu (6/11/2024).
Sebagai daerah dengan alokasi anggaran besar, Pemkab Kukar menjadi salah satu fokus utama BPK. Pemeriksaan ini bertujuan memastikan tata kelola keuangan yang mampu menjamin kesejahteraan masyarakat.
Sekretaris Daerah Kutai Kartanegara, Sunggono, menyambut baik langkah BPK tersebut. Ia menilai pemeriksaan ini dapat menjadi katalis dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan Pemkab Kukar. “Proses pendampingan ini penting agar tidak ada kendala dalam menyediakan informasi dan dokumen yang dibutuhkan, sekaligus menunjukkan bahwa Pemkab Kukar terbuka terhadap evaluasi,” ujar Sunggono.
Namun, pemeriksaan ini juga menuai pandangan kritis. Beberapa pengamat keuangan daerah menilai bahwa langkah BPK ini merupakan evaluasi tegas yang dapat meningkatkan disiplin administrasi keuangan. Selain itu, pemeriksaan ini dinilai mampu memperbaiki sistem pengawasan internal dan mendorong profesionalisme di lingkungan pemerintahan daerah.
Sunggono juga mengimbau jajarannya untuk memberikan dukungan penuh terhadap tim pemeriksa BPK selama proses berlangsung. Pendampingan optimal, katanya, menjadi kunci dalam memastikan kelancaran alur pemeriksaan sekaligus menyediakan data yang akurat sebagai bentuk transparansi.
Langkah pemeriksaan yang dilakukan BPK ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas laporan keuangan, tetapi juga memberikan keyakinan kepada publik bahwa pemerintah daerah memiliki komitmen kuat terhadap tata kelola keuangan yang bersih dan profesional.
Proses yang transparan dan komprehensif seperti ini diharapkan dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Dengan demikian, Pemkab Kukar dapat membuktikan tanggung jawabnya dalam mengelola anggaran demi kemajuan daerah dan kesejahteraan warganya. (adv)
