
Tenggarong, intuisi.co– Besaran retribusi yang dibayarkan pedagang pasar di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) berpeluang berbeda sesuai lokasi tempat usaha.
Pemerintah daerah tengah menyiapkan skema baru yang mempertimbangkan tingkat strategis kios maupun lapak, sehingga pedagang di area dengan potensi kunjungan lebih tinggi tidak lagi dikenakan tarif yang sama dengan lokasi yang relatif sepi.
Rencana perubahan tersebut sedang dikaji Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Kukar melalui penelitian akademis dan evaluasi terhadap regulasi yang berlaku. Pasar Tangga Arung Square di Tenggarong menjadi salah satu lokasi yang difokuskan dalam tahap awal penyempurnaan kebijakan.
Kepala Brida Kukar, Bahari Joko Susilo, menjelaskan bahwa letak tempat usaha memiliki pengaruh terhadap peluang pedagang memperoleh pembeli. Kios yang berada di area strategis, mudah dijangkau, dan memiliki arus pengunjung tinggi dinilai mempunyai potensi ekonomi berbeda dibandingkan tempat usaha di bagian belakang atau lantai atas.
Atas dasar itu, penerapan tarif seragam dinilai perlu dievaluasi. Penyesuaian diharapkan dapat menciptakan pembagian kewajiban yang lebih proporsional dengan mempertimbangkan kondisi masing-masing tempat usaha.
“Sebagai contoh, tempat usaha di lantai satu atau di lokasi yang lebih strategis dapat dikenakan tarif lebih tinggi dibandingkan dengan tempat usaha di lantai atas atau di bagian belakang yang kurang strategis,” terang Bahari saat menjelaskan arah kajian skema penyesuaian tersebut, Rabu (4/11/2026).
Konsep pengelompokan tarif berdasarkan zona strategis tersebut mengacu pada model pengelolaan pasar yang telah diterapkan di Kota Samarinda. Brida Kukar melihat pendekatan itu sebagai salah satu referensi untuk merancang sistem pemungutan retribusi yang lebih sesuai dengan karakteristik lokasi usaha.
Kajian ini sekaligus diarahkan untuk menyempurnakan aturan mengenai retribusi pasar, yakni Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 yang telah diperbarui melalui Perda Nomor 7 Tahun 2025.
“Regulasi yang berlaku masih perlu diperjelas, terutama dalam pengaturan jenis tempat usaha,” jelas Bahari. Ketentuan sebelumnya dinilai lebih banyak mengatur sewa kios, sedangkan lapak hamparan dan bentuk usaha nonpermanen lainnya belum memiliki rincian tarif yang memadai.
Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan perlunya evaluasi agar seluruh aktivitas perdagangan di pasar milik daerah memiliki dasar pengaturan yang jelas. Penyempurnaan aturan juga diharapkan dapat memberikan kepastian bagi pedagang maupun pemerintah daerah dalam menjalankan kewajiban masing-masing.
Retribusi dan Pelayanan Pasar Perlu Seimbang
Selain menyusun klasifikasi tarif, Brida Kukar turut menyoroti hubungan antara penerimaan retribusi dan kualitas pelayanan yang diberikan kepada pedagang. Kewajiban membayar retribusi semestinya berjalan beriringan dengan pemenuhan fasilitas dasar di lingkungan pasar.
“Kontribusi pedagang dari sejumlah pasar belum sepenuhnya diikuti peningkatan pelayanan yang memadai,” tegas Bahari. Aspek kebersihan, pencahayaan, dan keamanan lingkungan menjadi beberapa kebutuhan yang perlu mendapat perhatian dalam pengelolaan pasar.
Kajian tersebut juga memperlihatkan tantangan pembiayaan pada lima pasar milik pemerintah daerah. Biaya operasional dan pemeliharaan seluruh pasar itu mencapai lebih dari Rp6 miliar setiap tahun. Sementara itu, penerimaan dari penarikan retribusi baru berada di kisaran Rp1 miliar.
Selisih antara kebutuhan biaya dan penerimaan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan pasar masih membutuhkan dukungan pembiayaan dari pemerintah daerah. Meski demikian, Pemkab Kukar memastikan kekurangan anggaran tidak akan langsung dibebankan kepada pedagang melalui kenaikan tarif secara sepihak.
Pasar dinilai bukan sekadar tempat berlangsungnya transaksi jual beli, melainkan juga bagian penting dari kegiatan ekonomi masyarakat.
“Karena itu, kebijakan retribusi perlu mempertimbangkan kemampuan pedagang sekaligus keberlanjutan pelayanan dan pemeliharaan fasilitas,” pungkasnya.
Dengan kajian ini, Brida Kukar berupaya merumuskan kebijakan yang tidak hanya memperbaiki sistem pemungutan pendapatan daerah, tetapi juga menjaga keseimbangan antara kewajiban pedagang dan tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan pasar yang layak.
Hasil evaluasi regulasi dan perhitungan tarif nantinya diharapkan menjadi landasan bagi penerapan sistem retribusi yang lebih terukur dan berkeadilan. (ani/adv/ara)



