Samarinda, intuisi.co – Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Damayanti, menegaskan bahwa persoalan dalam pelaksanaan Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bukan hanya soal sistem zonasi. Menurutnya, permasalahan utama justru terletak pada ketidakmerataan kualitas pendidikan antar sekolah di wilayah tersebut.
“Kalau mutu pendidikan antar sekolah sudah seimbang, masyarakat tidak akan terlalu terpaku pada sekolah unggulan saja,” ujar Damayanti pada Kamis (19/6/2025). Sebagai anggota baru DPRD, Damayanti mengaku cukup terkejut dengan banyaknya keluhan yang diterimanya, khususnya dari daerah pemilihannya, Balikpapan.
Ia menyebutkan bahwa saat ini hanya sekitar 51 persen siswa lulusan SMP yang berhasil diterima di sekolah negeri, sehingga sisanya harus menempuh pendidikan di sekolah swasta dengan biaya yang cukup tinggi.
“Contohnya, Balikpapan Tengah hingga saat ini belum memiliki SMA negeri. Lalu, ke mana anak-anak harus bersekolah?” ungkapnya. Damayanti menilai sistem zonasi tidak akan efektif jika tidak diimbangi dengan pemerataan infrastruktur dan kualitas pendidikan.
Tanpa adanya jumlah sekolah yang memadai serta mutu yang setara, zonasi malah berpotensi menimbulkan ketidakadilan baru di sektor pendidikan.
Lebih lanjut, ia juga mengkritisi persepsi masyarakat terhadap istilah ‘sekolah favorit’. Menurutnya, pandangan tersebut muncul akibat ketimpangan dalam distribusi guru berkualitas dan fasilitas sekolah, di mana sekolah di pusat kota jauh lebih unggul dibandingkan dengan sekolah di wilayah pinggiran.
“Distribusi tenaga pengajar harus merata. Jangan sampai sekolah di pinggiran dianggap kurang layak hanya karena fasilitas dan sumber daya manusia yang terbatas,” tambah Damayanti. Ia juga menyoroti program GratisPol yang memberikan pembebasan biaya pendidikan bagi siswa sekolah negeri.
Namun menurutnya belum bisa menjangkau siswa yang terpaksa memilih sekolah swasta karena tidak diterima di sekolah negeri akibat sistem zonasi. “Program GratisPol memang membantu siswa negeri. Namun, bagaimana dengan mereka yang terpaksa bersekolah di swasta? Mereka juga membutuhkan dukungan,” katanya.
Damayanti mendesak Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk membuka ruang solusi bagi anak-anak yang tidak tertampung di sekolah negeri, termasuk kemungkinan bantuan biaya pendidikan bagi siswa yang bersekolah di swasta. Hal ini penting agar tidak ada anak yang kehilangan kesempatan bersekolah hanya karena sistem dan masalah biaya.
“Setidaknya, GratisPol bisa memberikan sedikit keringanan bagi keluarga yang anaknya gagal masuk sekolah negeri tapi tidak mampu membayar sekolah swasta,” pungkasnya. (adv/rfh/ara)
