Dana Mengendap, Program Tertunda: DPRD PPU Soroti Besarnya Silpa 2023
Di balik anggaran besar, harapan masyarakat menggantung. Silpa PPU 2023 yang membengkak memicu kritik DPRD soal kinerja pengelolaan dana.
Penajam, intuisi.co – Di tengah pembangunan yang terus menggeliat di Penajam Paser Utara (PPU), sebuah kenyataan pahit terungkap: dana yang seharusnya menggerakkan roda pemerintahan justru mengendap dalam jumlah besar. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) tahun lalu menjadi sinyal peringatan keras bagi pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), mengingat dampaknya langsung terasa pada masyarakat yang menantikan manfaat dari program-program yang tak kunjung terwujud.
Anggota DPRD PPU, Syahrudin M Noor, dengan nada prihatin mengakui bahwa besarnya Silpa mencerminkan adanya ketidakoptimalan dalam perencanaan dan realisasi anggaran. “Kalau melihat dari tahun lalu, Silpa kita cukup lumayan besar,” ujar Syahrudin, seraya menekankan pentingnya evaluasi mendalam terhadap sistem pengelolaan anggaran.
Silpa, menurut Syahrudin, bukan hanya angka di atas kertas. Ia mencerminkan program-program yang tak terlaksana, pembangunan yang tertunda, dan harapan masyarakat yang belum terjawab. Alokasi anggaran yang tidak terserap optimal ini, katanya, menunjukkan perlunya sinergi lebih baik antara eksekutif dan legislatif dalam memastikan anggaran dapat direalisasikan sesuai perencanaan.
“Silpa yang besar harus menjadi cerminan dan koreksi bagi pemerintah daerah maupun kami di DPRD. Kami hadir di sini untuk menjalankan fungsi pengawasan, dan ke depan akan lebih ketat mengawasi pelaksanaan anggaran,” tegas Syahrudin.
Ia juga menyoroti bahwa pengawasan DPRD tak hanya berhenti pada tahap penyusunan dan pengesahan anggaran, tetapi mencakup evaluasi pelaksanaan hingga dampaknya pada masyarakat. Menurutnya, besarnya Silpa tidak hanya merugikan efektivitas anggaran pemerintah daerah, tetapi juga menghambat pembangunan yang mestinya sudah dinikmati oleh masyarakat.
Dalam konteks ini, Syahrudin meminta komitmen semua pihak, baik eksekutif maupun legislatif, untuk memperbaiki kinerja pengelolaan anggaran demi mencegah terulangnya situasi serupa.
Silpa yang besar bukan hanya soal angka, tetapi juga soal kepercayaan dan harapan masyarakat yang terletak pada pundak pemerintah dan DPRD. Dengan tekad untuk mengawasi lebih ketat dan meningkatkan sinergi antar lembaga, DPRD PPU berupaya memastikan bahwa dana yang telah diamanahkan benar-benar sampai ke masyarakat dalam bentuk pembangunan nyata. Karena di balik setiap anggaran yang tak terserap, ada impian warga yang masih menunggu untuk diwujudkan. (adv)