Demi Negara, Kukar Relakan Kawasan Budidaya Hutan untuk IKN
Diperkirakan ada lima kecamatan Kukar yang termasuk atau beririsan langsung IKN Nusantara. Termasuk Samboja Barat yang baru dimekarkan.
Tenggarong, intuisi.co—Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Sekkab Kutai Kartanegara (Kukar), Akhmad Taufik Hidayat, mengikuti Rapat Koordinasi di Balikpapan. Rapat tersebut berkaitan rencana pengumpulan data (puldata) kajian strategis Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Sebagaimana diketahui, diperkirakan akan ada lima kecamatan Kukar yang termasuk atau beririsan langsung IKN Nusantara. Kelimanya meliputi Loa Kulu, Loa Janan, Samboja, Muara Jawa, dan satu kecamatan yang baru dimekarkan, Samboja Barat.
Taufik tak menampik, Kukar memiliki posisi berat dalam hal ini. Sebab, harus merelakan kawasan budidaya kehutanan yang paling luas, serta permukiman penduduk.
“Memang ada persoalan, tapi tidak semasif yang digambarkan. Karena ini menyangkut kawasan hutan budidaya dan masyarakat di dalamnya,” kata Taufik, Selasa, 18 Oktober 2022.
Menurutnya, yang justru menjadi persoalan saat ini di Kukar ialah adanya proses revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di tingkat provinsi. RTRW Kukar memang direvisi untuk menyesuaikan kebijakan yang dituangkan dalam Perpres Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara. Juga, Perpres Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022–2024.
Namun, hingga kini revisi RTRW tersebut masih dalam proses penyelesaian. Usulan revisi sudah disampaikan kepada pemerintah pusat, dan telah disampaikan kepada DPRD Kukar untuk dilakukan penetapan.
Dalam revisi RTRW itu, Pemkab Kukar mengubah tujuan penataan ruangnya untuk mewujudkan Kukar sebagai daerah mitra IKN. Dalam revisi RTRW Kukar, sudah mencantumkan kawasan strategis mitra IKN di Kukar di beberapa kecamatan. Di samping kawasan strategis perikanan dan kawasan strategis pertanian terpadu.
Sementara terkait kebijakan Bappenas yang menempatkan Kukar sebagai daerah pangan, diakuinya sudah linier dengan kebijakan bupati Kukar. “Saya harap provinsi bisa dilibatkan untuk ini. Bagian terpenting kabupaten/kota akan menyampaikan perubahan-perubahan tata ruang ini,” jelasnya.
Kukar Dukung Penuh IKN Nusantara
Terkait kondisi sosial menyambut IKN Nusantara, lanjut Taufik, Kukar masih sangat kondusif. Beberapa agenda demokrasi, seperti pilkades bahkan berjalan aman dan lancar.
“Kami dan seluruh masyarakat Kukar sangat mendukung keberadaan IKN. Sehingga, pada 2024 sesuai harapan pemerintah pusat, IKN Nusantara terwujud di Kaltim,” imbuhnya.
Sebagai informasi, Rapat Koordinasi Puldata dipimpin langsung Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Pemkot Balikpapan, Neny Dwi Winahyu. Hadir dalam rakor tersebut Tim Transisi dan Tim Ahli Otorita IKN yang juga Rektor Universitas Balikpapan (Uniba) Isradi Zainal. Serta, Perwira Tinggi Staf Ahli TK II Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Bidang Komunikasi Sosial, Brigjen TNI Sugeng Hartono. (*)
