Demokrasi Berkualitas, Kukar Siapkan Rp 91,5 Miliar untuk Pilkada 2024
Komitmen pemerintah Kutai Kartanegara terhadap demokrasi tercermin dalam alokasi dana Rp 91,5 miliar untuk Pilkada 2024, menjamin transparansi dan keadilan dalam proses pemilihan.
Tenggarong, intuisi.co – Narasi demokrasi sedang dirajut dengan teliti. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan komitmen yang kuat terhadap proses demokrasi, telah mengalokasikan dana signifikan sebesar Rp 91,5 miliar untuk memastikan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 berjalan lancar dan transparan.
Anggaran yang tidak sedikit ini, merupakan bukti keseriusan pemerintah daerah dalam mempersiapkan panggung Pilkada yang tidak hanya siap secara logistik, tetapi juga matang dalam perencanaan. Rinda Desianti, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kutai Kartanegara, menegaskan bahwa persiapan telah dimulai jauh-jauh hari dengan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pada tahun 2023, di mana 40 persen dari anggaran telah dicairkan.
Dengan pendanaan terbesar dialokasikan untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kukar sebesar Rp 76 miliar dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kukar sebesar Rp 15,4 miliar, pemerintah daerah menunjukkan prioritasnya pada integritas dan keadilan dalam proses pemilihan. Pencairan dana ini, yang diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2026 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020, akan dilakukan dalam dua tahap, mencerminkan perencanaan yang matang dan bertanggung jawab.
Tidak hanya KPU dan Bawaslu, pemerintah daerah juga telah menyiapkan anggaran pengamanan Pilkada sebesar Rp 12 miliar yang akan disalurkan kepada aparat keamanan. Polres Kukar menjadi penerima dana terbesar dengan anggaran Rp 8,1 miliar, diikuti oleh Kodim 0906/KKR, Polres Bontang, dan Kodim 0908/BTG. Pencairan dana keamanan ini, yang dilakukan sekaligus, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga stabilitas dan keamanan selama proses demokrasi berlangsung.
Kutai Kartanegara tidak hanya sedang mempersiapkan infrastruktur fisik untuk Pilkada, tetapi juga infrastruktur sosial dan politik yang kuat, yang akan menjadi fondasi bagi masa depan demokrasi yang lebih cerah di daerah ini. (adv)