Samarinda – Serah Terima Jabatan (Sertijab) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) dari Isran Noor kepada Penjabat (Pj) Gubernur Akmal Malik pada 2 Oktober lalu menandai awal babak baru dalam politik dan pemerintahan daerah Kaltim.
Dengan latar belakang pelantikan yang dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Akmal Malik kini berada di kursi kekuasaan, menggantikan Isran Noor dan Wakil Gubernur Hadi Mulyadi. Sertijab di Plenary Hall Sempaja Samarinda menjadi ajang apresiasi terhadap kinerja pemerintah daerah sebelumnya dalam menghadapi tantangan pandemi Covid-19 dan menjaga pertumbuhan ekonomi.
Namun, di tengah rasa terima kasih, Pj Gubernur Akmal Malik dihadapkan pada berbagai tantangan, salah satunya adalah menurunkan tingkat kemiskinan di Kaltim. Wakil Ketua DPRD Provinsi Kaltim, Seno Aji, menyambut sertijab dengan harapan bahwa Akmal Malik akan melanjutkan kinerja positif yang telah dicanangkan oleh pemerintahan sebelumnya.
“Sebagai pimpinan DPRD, kami berharap Pak Akmal Malik dapat melanjutkan kinerja yang sudah dilakukan oleh Gubernur Isran Noor dan semoga lebih baik ke depannya,” ujar Seno Aji.
Tantangan utama yang ditekankan oleh Seno Aji adalah masalah kemiskinan di Kaltim. Menurutnya, saat ini tingkat kemiskinan di Benua Etam mencapai 6 persen, dan harapannya, dalam waktu satu tahun, angka tersebut dapat turun menjadi 4 sampai 5 persen. Dalam menghadapi tantangan ini, kerjasama antara DPRD Kaltim dan Pj Gubernur dianggap sangat krusial. Seno Aji menjelaskan bahwa sudah terdapat pendekatan antara keduanya, dan mereka berencana untuk segera menggelar rapat pimpinan yang juga akan dihadiri oleh Pj Gubernur Akmal Malik.
“Sudah ada, dan tadi barusan saya pamit beliau berbisik kepada saya mungkin satu dua hari ke depan kita akan ada rapat pimpinan, dan beliau akan hadir ke DPRD,” ungkap Seno Aji.
Pj Gubernur Akmal Malik sendiri menyoroti usaha Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim dalam mengendalikan inflasi, yang menjadi sorotan Presiden. Menurutnya, tingkat inflasi di Kaltim cenderung tidak jauh berbeda dengan tren nasional dan berada pada tingkat yang terkendali dan rendah. Ia mengakui hal ini sebagai hasil dari peran Isran Noor dan Hadi Mulyadi yang aktif memantau perkembangan ekonomi di tengah masyarakat. “Benua Etam termasuk dalam jajaran pemerintahan provinsi yang berprestasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah melalui sistem informasi LPPD,” ujar Akmal Malik, sambil menyoroti kinerja luar biasa dalam pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, dan kawasan permukiman.
Meski menyoroti prestasi pemerintahan sebelumnya, Akmal Malik menekankan pentingnya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kaltim setelah sertijab.
“Semoga setelah sertijab, kita dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kaltim dan memberikan manfaat bagi masyarakat,”
Terkait dengan pesan dari mantan Gubernur Kaltim Isran Noor, yang berharap agar tidak ada pemberhentian pejabat dan pegawai Pemprov Kaltim, Akmal Malik meresponsnya dengan bijak. Ia menegaskan bahwa para pegawai tersebut adalah “anak buah” dari Isran Noor, dan sementara akan menggunakan sumber daya manusia yang ada, tidak akan ada pemecatan yang dilakukan dengan gegabah.
“Anak buah sampean adalah anak buah saya dulu. Bapak bisa menggunakan mereka sesuai kebutuhan.Hanya saja, jangan diberhentikan,”
Menunjukkan kesadaran akan kontinuitas dan stabilitas dalam administrasi pemerintahan. Dalam menghadapi tantangan menurunkan tingkat kemiskinan, Pj Gubernur Akmal Malik perlu bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan, termasuk DPRD, untuk merumuskan kebijakan yang tepat.
Fokus pada pengembangan ekonomi, peningkatan kualitas pendidikan, dan akses pelayanan kesehatan merupakan langkah-langkah kunci untuk mencapai target tersebut. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik juga akan menjadi kunci kesuksesan. Pj Gubernur perlu memastikan bahwa setiap anggaran yang dialokasikan untuk program penanggulangan kemiskinan memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat. Dengan melibatkan pihak terkait dan mendengarkan aspirasi masyarakat, diharapkan pemerintahan yang baru dapat merumuskan kebijakan yang responsif dan efektif.
Dalam konteks pengendalian inflasi, Pj Gubernur Akmal Malik perlu terus menjaga kerja sama dengan sektor ekonomi dan pelaku usaha. Kebijakan moneter dan fiskal yang bijak akan membantu menciptakan lingkungan ekonomi yang stabil. Monitoring terus-menerus terhadap indikator inflasi dan respons cepat terhadap perubahan kondisi ekonomi juga akan menjadi strategi krusial dalam mempertahankan tingkat inflasi yang terkendali.
Rapat pimpinan antara DPRD Kaltim dan Pj Gubernur Akmal Malik diharapkan dapat menjadi wadah untuk merumuskan agenda kerja bersama dan menetapkan prioritas yang mendesak. Sinergi antara eksekutif dan legislatif akan mempercepat implementasi kebijakan serta memastikan bahwa kepentingan masyarakat menjadi fokus utama.
Dalam kesempatan tersebut, Pj Gubernur juga diharapkan untuk menyampaikan visi dan misinya, serta strategi yang akan diambil untuk mencapai tujuan pembangunan di Kaltim. Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan akan memberikan legitimasi yang kuat kepada pemerintahan yang baru.
Menghadapi tantangan dan harapan yang ada, Pj Gubernur Akmal Malik diuji untuk membuktikan kemampuannya dalam memimpin Kaltim ke arah yang lebih baik. Komitmen untuk merangkul partisipasi semua pihak, bersama dengan kebijakan yang terukur dan terarah, akan menjadi kunci keberhasilan dalam menghadapi dinamika kompleks dalam pemerintahan daerah.(ADV/DPRDKALTIM)
