Disdukcapil Kukar Antisipasi Lonjakan Permohonan KTP-el Menjelang Pilkada 2024

Tenggarong, intuisi.co – Kutai Kartanegara (Kukar) menghadapi lonjakan signifikan permohonan KTP elektronik (KTP-el) menjelang Pilkada pada 27 November 2024. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kukar, Muhammad Iryanto, menegaskan bahwa peningkatan ini lebih dipengaruhi oleh kebutuhan administrasi masyarakat daripada faktor politik.

“Permohonan baru ini banyak dipicu oleh pindah domisili, pernikahan, atau pembaruan data kependudukan. Di Kecamatan Muara Badak, misalnya, jumlah pemohon yang biasanya 100 orang per hari kini meningkat dua kali lipat,” jelas Iryanto, Selasa (19/11/2024).

Untuk mengantisipasi lonjakan tersebut, Disdukcapil Kukar telah mempersiapkan stok blanko KTP-el yang cukup hingga akhir tahun. Selain itu, koordinasi dengan kecamatan dan kelurahan terus diperkuat guna memastikan pelayanan berjalan lancar.

“Lonjakan ini sudah kami prediksi, terutama menjelang Pilkada. Namun, kami memastikan stok blanko mencukupi dan pelayanan tetap optimal,” tambahnya.

Disdukcapil Kukar juga memanfaatkan teknologi seperti sistem daring dan program jemput bola agar masyarakat di daerah terpencil tetap mendapatkan akses layanan. Hingga saat ini, Kukar mencatat cakupan KTP-el sebesar 99,71 persen dari total 559.031 jiwa wajib KTP, melampaui target nasional sebesar 99,40 persen.

Capaian ini mendapat apresiasi dari Pemerintah Pusat, menjadikan Kukar sebagai salah satu kabupaten dengan cakupan layanan administrasi kependudukan terbaik di kelasnya. Keberhasilan ini, menurut Iryanto, tidak terlepas dari peran aktif camat dan aparat kecamatan dalam menjangkau wilayah pedalaman serta pesisir.

“Dedikasi semua pihak, mulai dari camat hingga petugas di lapangan, sangat kami apresiasi. Kami terus memastikan setiap warga Kukar mendapat layanan tanpa terkecuali,” ungkapnya.

Program jemput bola yang diterapkan di wilayah pedalaman telah menjadi solusi bagi keterbatasan akses masyarakat terhadap layanan administrasi. Selain mendukung pelaksanaan Pilkada yang inklusif, program ini juga memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan terbaik.

Disdukcapil Kukar berencana memperkuat sistem pelayanan dengan menambah fasilitas pendukung dan pelatihan petugas. Iryanto optimistis keberhasilan ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia.

“Capaian ini adalah bukti bahwa di tengah dinamika pembangunan, pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas. Kami akan terus bekerja keras untuk memastikan hak administrasi warga Kukar terpenuhi,” tutupnya.

Dengan kolaborasi lintas sektor dan dedikasi semua pihak, Kukar membuktikan bahwa pelayanan publik berkualitas tetap dapat diwujudkan meski menghadapi tantangan geografis yang kompleks. Pemerintah Kukar berkomitmen menjadikan administrasi kependudukan sebagai fondasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. (adv)