Samarinda, intuisi.co – Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, kembali menegaskan pentingnya optimalisasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) sebagai alat utama untuk mempermudah penyaluran aspirasi masyarakat ke dalam perencanaan pembangunan daerah secara efektif dan transparan.
Menurut Hasanuddin, SIPD-RI seharusnya menjadi solusi yang mempercepat proses sinkronisasi antara kebutuhan warga dan kebijakan pemerintah, bukan justru menimbulkan hambatan akibat kendala teknis.
“Kalau sistem ini berfungsi sebagaimana mestinya, tidak ada alasan lagi aspirasi masyarakat terhambat,” tegasnya, Jumat (16/5/2025).
SIPD-RI merupakan platform digital yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri guna mengintegrasikan proses perencanaan, penganggaran, hingga pelaporan kinerja pemerintahan daerah.
Sistem ini dirancang untuk memudahkan pemerintah pusat dalam memantau realisasi anggaran dan program pembangunan daerah secara langsung, sehingga diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas serta transparansi dalam tata kelola pemerintahan.
Menurut Hasanuddin, jika SIPD-RI berjalan dengan optimal, tidak ada alasan lagi aspirasi masyarakat terhambat atau tidak terserap dengan baik dalam kebijakan pembangunan. “Namun saat ini masih terdapat berbagai kendala teknis dan sumber daya manusia yang belum siap sepenuhnya memanfaatkan sistem ini,” ungkap Hasanuddin.
Selain itu, akses informasi yang terbatas bagi masyarakat juga menjadi hambatan dalam memastikan partisipasi publik yang maksimal.
Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalimantan Timur tahun 2025–2029, Hasanuddin menekankan bahwa perencanaan pembangunan harus bersifat holistik dan tidak hanya mengandalkan pendekatan teknokratis berbasis data.
Partisipasi masyarakat yang luas dan menyentuh langsung kebutuhan warga di lapangan harus menjadi prioritas utama dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.
“Perencanaan tidak boleh sekadar berbasis data, tapi juga harus menyentuh realita di lapangan. Suara warga harus menjadi referensi utama dalam penyusunan kebijakan,” ujarnya.
Hasanuddin menambahkan bahwa DPRD Kalimantan Timur akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara ketat untuk memastikan kebijakan pembangunan berjalan adil, transparan, dan berkelanjutan, serta memberikan manfaat nyata bagi seluruh warga Kaltim.
Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk terus meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan agar pelayanan publik semakin cepat dan efisien.
“Sebagai wakil rakyat, kami berkomitmen memastikan setiap kebijakan pembangunan membawa keadilan dan keberlanjutan bagi seluruh warga Kalimantan Timur,” tutupnya. (adv/rfh/ara)
