Samarinda, intuisi.co – Kesenjangan layanan kesehatan antarwilayah di Kalimantan Timur (Kaltim) masih menjadi pekerjaan rumah (PR) besar.
Sebelumnya, Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji juga mengakui jika Benua Etam masih kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan pelayanan kesehatan.
Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Andi Satya Adi Saputra, menyoroti kondisi ini sebagai isu mendesak yang memerlukan perbaikan sistemik dan berkelanjutan.
Sebagai seorang dokter spesialis, Andi Satya memahami betul bahwa pelayanan kesehatan bukan hanya soal bangunan fisik dan alat medis.
Ia menekankan bahwa akses masyarakat, khususnya yang tinggal di pelosok, terhadap layanan kesehatan yang cepat, layak, dan terjangkau harus menjadi prioritas utama.
“Kita masih melihat kesenjangan yang cukup tajam, mulai dari fasilitas yang belum merata, minimnya tenaga kesehatan di daerah, hingga jaminan sosial yang belum sepenuhnya efektif,” jelas Andi Satya saat dikonfirmasi, Kamis (22/5/2025).
Menurutnya, banyak warga di kawasan terpencil masih harus melakukan perjalanan jauh demi mendapatkan layanan medis dasar.
Hal ini mencerminkan ketimpangan distribusi layanan publik yang belum teratasi dengan baik.
Politisi Partai Golkar itu pun mendorong penguatan peran fasilitas kesehatan tingkat pertama, seperti puskesmas dan klinik, serta peningkatan kapasitas tenaga medis lokal.
Di samping itu, optimalisasi peran BPJS Kesehatan dianggap penting untuk memastikan pembiayaan layanan tidak menjadi beban bagi masyarakat.
Andi juga menggarisbawahi perlunya alokasi anggaran daerah yang lebih pro-rakyat, dengan fokus pada kebutuhan dasar seperti kesehatan.
Baginya, anggaran kesehatan seharusnya tidak hanya menjadi formalitas, tetapi harus benar-benar mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menjamin hak kesehatan warga.
“Prinsip keadilan sosial harus menjadi fondasi. Semua orang, tak peduli tinggal di mana, harus memiliki peluang yang sama untuk hidup sehat. Ini soal tanggung jawab negara terhadap rakyatnya,” tegasnya.
Meski menyadari adanya tantangan birokrasi dan teknis dalam implementasinya, Andi tetap optimis.
Dia yakin kolaborasi antara legislatif, eksekutif, dan masyarakat dapat mendorong terwujudnya sistem kesehatan yang lebih merata dan responsif.
Ia pun berharap Kaltim bisa menjadi contoh nasional dalam membangun layanan kesehatan yang inklusif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat secara nyata. (adv/rfh/ara)
