Penajam, intuisi.co – Suasana gedung DPRD Penajam Paser Utara (PPU) memanas di tengah pembahasan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Bayangkan seorang kepala dinas yang terjebak dalam tumpukan pekerjaan, target anggaran yang belum tercapai, dan tekanan dari berbagai pihak. Namun, alih-alih solusi, kinerja yang tidak optimal justru memunculkan kritik tajam dari para wakil rakyat.
Anggota DPRD PPU, Syahrudin M Noor, dengan tegas menyatakan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam melihat hambatan yang memperlambat pelaksanaan program pembangunan. DPRD berencana memanggil pimpinan SKPD untuk menyelidiki akar masalah, mulai dari keterbatasan sumber daya hingga lemahnya manajemen. “Kami akan memanggil dan menanyakan apa kendala mereka, apa kondisi di sana. Kami akan memberikan peringatan-peringatan,” ujar Syahrudin, menekankan pentingnya transparansi dan tanggung jawab.
Menurut Syahrudin, evaluasi ini bukan sekadar mencari kesalahan, tetapi juga untuk memahami hambatan yang menghalangi SKPD dalam melaksanakan tugasnya. Dengan masukan yang konstruktif, DPRD berharap dapat membantu pemerintah daerah memperbaiki kinerja perangkatnya. Namun, ia juga menegaskan bahwa setiap pimpinan SKPD memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan program berjalan sesuai rencana.
“Jika mereka tidak mampu melaksanakan tugasnya, ya kita kembalikan kepada pemerintah pimpinan,” ujarnya, menambahkan bahwa kelemahan dalam kinerja SKPD mencerminkan masalah serius dalam tata kelola pemerintahan.
Komitmen DPRD untuk melakukan evaluasi tidak main-main. Fakta integritas yang telah ditandatangani oleh setiap pimpinan SKPD menjadi landasan utama. Bagi Syahrudin, fakta integritas bukan sekadar formalitas, melainkan janji moral dan profesional yang harus dijalankan. “Kalau seorang pimpinan menempatkan orang yang tidak mampu melaksanakan kegiatan, itu harus dievaluasi. Jika tidak mampu, ya silakan mengundurkan diri,” tegasnya.
Langkah DPRD ini menjadi peringatan keras bagi pimpinan SKPD yang kinerjanya dianggap kurang memadai. Di balik tekanan ini, ada harapan besar untuk perbaikan. Bukan hanya untuk menjamin program pemerintah berjalan lancar, tetapi juga untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan yang responsif dan bertanggung jawab.
Di ujung keputusan nanti, yang tersisa bukan sekadar evaluasi atau pengunduran diri, tetapi pelajaran tentang betapa beratnya beban tanggung jawab dalam mengemban amanah publik. Pimpinan yang tidak mampu mengemban tugasnya bukan hanya merugikan pemerintah, tetapi juga mengkhianati harapan masyarakat. (adv)
