Samarinda, intuisi.co-Varia Niaga Samarinda kini resmi menggantikan PDPAU. Mulai dari nama hingga statusnya sebagai perusahaan daerah dengan beragam lini bisnis. Perubahan tersebut merupakan tindak lanjut dari UU 9/2015 tentang Klasifikasi Bentuk Badan Usaha Milik Daerah. Dengan demikian, ihwal ini menjadi era baru bagi PDPU yang sebelumnya kerap dirundung persoalan. Mulai dari utang, tunggakan pesongan karyawan hingga bersinggungan dengan urusan hukum.
“Memang dulu banyak masalah. Tapi sekarang persoalan tersebut sudah kami selesaikan bertahap. Dalam tiga bulan terakhir ini sudah selesai. Termasuk pesangon, utang dan hukum,” ujar Dirut Perumdam Varia Niaga Samarinda, Syamsudin Hamade kepada intuisi.co pada Rabu, 15 Juni 2022.
Lebih lanjut dia mengatakan, pihaknya enggan tenggelam dengan persoalan lawas. Kini setelah bersulih jenama, Varia Niaga Samarinda bakal lebih fokus untuk berbenah. Dengan demikian, laba yang dihasilkan bisa menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tepian.
“Alhamdulillah, kami sudah mengoptimalkan usaha dengan aset yang ada. Sambil berjalan, juga melebarkan sayap ke bisnis lain,” tuturnya.
Kata dia, saat ini pihaknya sudah menjajaki sektor pangan, retail sembako, rumah susun sederhana sewa (rusunawa), jasa pandu kapal dan pergudangan. Ada juga urusan cleaning service. Semua sudah beroperasi dengan baik. Dan dalam waktu dekat bakal di tambah dari lini pariwisata, peternakan, serta parkir elektronik atau e-parking.
“Semoga tahun ini terwujud. Paling dekat itu bakal ada peluncuran e-parking,” imbuhnya.
Varia Niaga Samarinda Tak Lagi Bergantung Pemerintah
Syamsudin menyatakan, lantaran sudah masuk era baru maka sektor pembiayaan tak akan seperti dulu. Bila sebelumnya pemkot ikut andil dalam urusan modal, maka Varia Niaga Samarinda harus mandiri.Tak lagi bergantung dengan pemerintah. Kalaupun ada, maka itu bisa menjadi pilihan paling akhir. Wajar demkian sebab pemerintah punya harapan besar dengan badan usaha ini. Pemkot sendiri berharap Perumda Varia Niaga Samarinda bisa memberikan pelayanan publik maksimal serta bisa bisa cetak deviden tiap tahunnya.
“Kami bersyukur hingga saat ini, perusahaan tetap berjalan dengan aset yang ada tanpa penyertaan modal dari pemkot,” katanya.
Kendati bisnis sudah beroperasi bukan berarti Break Even Point (BEP) bisa didapatkan. Syamsudin sendiri mengaku hingga kini belum bisa memperoleh margin. Dengan kata lain laba maksimal belum bisa diperoleh. Hanya saja untuk bisnis sudah berjalan dengan baik. Tak ada lagi mati suri sebagai imbas kekacauan finansial seperti beberapa tahun silam.
“Saya dilantik Oktober 2021. Masih hitungan bulan. Untuk BEP, belum ada margin. Kami kepengin menciptkan fundamental usaha dengan baik. Investasi kecil-kecilan. Itu yang kami fokus lebih dulu,” pungkasnya. (*)
