Hadapi Kendala Regulasi, DPRD PPU Siap Bantu OPD Maksimalkan Anggaran
Di balik angka-angka anggaran yang disahkan DPRD PPU, tantangan besar menanti: memastikan realisasi tepat sasaran di tengah hambatan regulasi.
Penajam, intuisi.co – Di sudut Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), impian pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik menggantung pada satu instrumen krusial: anggaran daerah. Namun, di balik setiap angka yang disahkan, ada tantangan besar yang harus dijawab. Anggota DPRD PPU, Syahrudin M Noor, mengingatkan bahwa perjalanan dari rancangan hingga realisasi anggaran tidak pernah bebas dari kendala.
“Anggaran yang kami setujui itu bukan sekadar angka. Itu harapan masyarakat yang ingin melihat perubahan nyata,” tegas Syahrudin dalam pernyataan terbarunya. Pernyataan ini mencerminkan pentingnya pelaksanaan anggaran oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara efektif, tepat sasaran, dan taat regulasi.
Syahrudin menyoroti realisasi anggaran sebagai cerminan kinerja OPD sekaligus barometer keberhasilan pembangunan daerah. Namun, ia juga mengakui bahwa pelaksanaannya kerap menemui jalan terjal. Regulasi yang kompleks dan kurangnya pemahaman sering kali menjadi batu sandungan. Untuk itu, ia mendorong OPD untuk tidak segan berdiskusi dengan DPRD. “Kalau ada kendala, kami terbuka untuk diskusi. Kita cari solusi bersama,” ujarnya, penuh harap.
Anggaran yang telah disetujui DPRD bukanlah hasil proses singkat. Dari perencanaan hingga pengesahan, setiap langkah melibatkan diskusi panjang dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat. “Pelaksanaannya harus dengan tanggung jawab penuh dan transparan,” tambah Syahrudin. Menurutnya, setiap rupiah dalam anggaran adalah amanah yang harus dijalankan dengan cermat.
Namun, realitas di lapangan sering kali berbicara lain. Ada OPD yang merasa bingung dengan regulasi yang ada, sementara yang lain menghadapi kendala teknis. Syahrudin menyarankan komunikasi yang lebih intensif antara DPRD dan OPD sebagai jalan keluar. “Semua hambatan itu bisa kita atasi jika ada koordinasi yang baik,” katanya.
Harapan Syahrudin tidak hanya berhenti di tingkat OPD. Ia menginginkan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan berdampak nyata bagi masyarakat, mendorong pembangunan yang lebih inklusif, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. “Anggaran daerah adalah janji kita kepada masyarakat. Kita tidak boleh gagal menunaikannya,” pungkasnya, dengan nada yang penuh tekad.
Di tengah tantangan yang ada, pesan Syahrudin menggema sebagai pengingat akan tanggung jawab besar yang diemban para pemangku kepentingan. Karena pada akhirnya, keberhasilan realisasi anggaran adalah keberhasilan bersama yang dirasakan langsung oleh masyarakat. (adv)