Samarinda, intuisi.co-Inflasi Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) pada Januari 2026 tercatat tetap terkendali dan berada pada level yang relatif rendah secara bulanan. Kondisi ini seiring dengan normalisasi harga sejumlah komoditas pangan dan tarif transportasi pasca perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru (Nataru), sehingga aktivitas ekonomi daerah tetap terjaga di awal tahun.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Kalimantan Timur, Jajang Hermawan, menyampaikan bahwa perkembangan inflasi tersebut mencerminkan efektivitas upaya pengendalian harga yang terus diperkuat oleh berbagai pihak, baik pemerintah daerah maupun Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
“Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Kaltim pada Januari 2026 mencatat inflasi sebesar 0,04 persen secara bulanan (month to month/mtm), lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 0,71 persen (mtm),” terangnya kepada media ini pada Senin (2/2/2026).
Kata dia, perkembangan ini mendorong inflasi tahunan Kaltim berada pada level 3,76 persen (year on year/yoy), dengan inflasi tahun berjalan tercatat sebesar 0,04 persen (year to date/ytd). Meski demikian, inflasi tahunan Kaltim masih tercatat sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang berada pada level 3,55 persen (yoy).
“Tekanan inflasi Kaltim pada Januari 2026 terutama bersumber dari kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya,” sebutnya.
Dia menerangkan, kondisi ini sejalan dengan tren kenaikan harga emas yang masih berlanjut di awal tahun. Rata-rata harga emas tercatat mencapai Rp2.860.000 per gram atau meningkat sekitar 12 persen dibandingkan Desember 2025. Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mencatat inflasi sebesar 3,17 persen (mtm) dengan andil inflasi mencapai 0,23 persen (mtm).
“Selain itu, tekanan ini juga berasal dari kelompok pakaian dan alas kaki yang mencatat inflasi sebesar 0,44 persen (mtm) dengan andil 0,02 persen (mtm),” sebutnya.
Lebih lanjut Jajang menerangkan, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga turut memberikan andil dalam kondisi tersebut, yang dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan komoditas pakaian serta adanya penyesuaian tarif air minum PAM sebagai dampak dari kenaikan biaya operasional.
Tekanan Inflasi dari Makanan dan Transportasi
Di sisi lain, Jajang Hermawan menyebutkan bahwa tekanan inflasi yang lebih tinggi berhasil tertahan oleh penurunan harga pada kelompok bahan makanan dan kelompok transportasi. Penurunan harga pangan didukung oleh panen raya di sejumlah sentra produksi utama, termasuk komoditas cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah di wilayah Jawa dan Sulawesi.
“Normalisasi tarif angkutan udara setelah tingginya permintaan pada periode Nataru turut menahan laju inflasi, seiring dengan penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi pada awal Januari yang tercatat menurun sekitar 3 hingga 4 persen,” sebutnya lagi.
Untuk menjaga stabilitas harga, kata dia, angkah pengendalian inflasi terus diperkuat melalui pelaksanaan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Selama Januari 2026, TPID di wilayah Kaltim secara konsisten memperkuat upaya pengendalian inflasi melalui strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Sebagai informasi, TPID Kaltim melaksanakan sekitar 21 kegiatan gerakan pangan murah, operasi pasar, serta berbagai kegiatan serupa lainnya di sejumlah kabupaten dan kota sepanjang Januari 2026. Sementara pada aspek komunikasi efektif, TPID terus mengintensifkan rapat koordinasi rutin guna merumuskan langkah konkret pengendalian inflasi.
Kegiatan tersebut antara lain rapat koordinasi mingguan TPID Provinsi Kaltim sebagai tindak lanjut rapat koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, serta rapat koordinasi mingguan TPID Kota Bontang yang membahas perkembangan harga, progres program pada organisasi perangkat daerah (OPD) teknis, serta evaluasi kebijakan pengendalian inflasi.
Sebagai penguatan kapasitas kelembagaan, TPID Provinsi Kaltim juga melaksanakan kegiatan capacity building pada 14–15 Januari 2026. Kegiatan ini bertujuan untuk mempertahankan kinerja pengendalian inflasi daerah melalui pembekalan dan penyegaran penyusunan laporan TPID, sekaligus memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. (rio/nar)
