Insentif Pelayan Agama di Kukar Ditargetkan Cair 2027

intuisi

14 Okt 2026 12:46 WITA

Agama
Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Kabupaten Kukar, Fathul Alamin. (Istimewa)
Banner Diskominfo Kukar

Tenggarong, intuisi.co– Perhatian terhadap pelayan keagamaan dan sosial di Kutai Kartanegara (Kukar) akan diperluas melalui program insentif daerah yang direncanakan mulai disalurkan pada 2027.

Bantuan tersebut tidak hanya menyasar guru ngaji, imam, dan marbot masjid, tetapi juga membuka ruang bagi pemuka agama lain serta petugas sosial yang berkontribusi di lingkungan masyarakat.

Program bertajuk Terima Kasih Guru Ngajiku itu disiapkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian para pelayan masyarakat. Skema bantuan dirancang inklusif agar dukungan dapat diberikan secara proporsional tanpa membedakan latar belakang keyakinan, sepanjang calon penerima memenuhi ketentuan yang berlaku.

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Kabupaten Kukar, Fathul Alamin, mengatakan peran pemuka agama dan petugas sosial memiliki arti penting dalam menjaga kehidupan bermasyarakat. Mereka turut membina moral warga, memelihara ketenteraman, serta memperkuat kerukunan di tengah keberagaman.

“Program ini dirancang sebagai bentuk perlindungan sosial bagi masyarakat yang menjalankan tugas pelayanan keagamaan dan membantu kebutuhan sosial di lingkungan masing-masing,” kata Fathul saat memberikan keterangan, Rabu (14/10/2026).

Penerima manfaat juga tidak hanya berasal dari umat Islam, Pemkab Kukar membuka cakupan dukungan bagi pemuka agama lain sesuai ketentuan yang berlaku

Cakupan calon penerima bantuan tidak terbatas pada guru ngaji, imam, dan marbot masjid atau musala. Pemkab Kukar juga memasukkan pengurus kematian dan petugas penggali kubur sebagai kelompok yang berpotensi memperoleh insentif atas pelayanan mereka kepada masyarakat.

Kelompok tersebut dinilai menjalankan fungsi sosial yang dibutuhkan warga, termasuk ketika masyarakat menghadapi peristiwa kematian. Dalam banyak kasus, pelayanan itu dilakukan secara sukarela dan menjadi bagian dari kepedulian sosial di tingkat lingkungan.

Fathul berharap pemberian insentif dapat membantu meringankan beban ekonomi para pelayan keagamaan dan sosial. Dukungan tersebut sekaligus menjadi bentuk pengakuan atas kontribusi mereka yang selama ini turut menjaga kehidupan masyarakat tetap harmonis.

“Peran mereka sangat vital, tidak hanya berkaitan dengan aktivitas ibadah ritual belaka, tetapi juga membina moral masyarakat, menjaga ketenteraman, serta memperkuat kerukunan di tengah kehidupan bermasyarakat,” tambahnya.

Keterlibatan pemuka agama lintas iman juga menjadi bagian dari upaya menjaga kesetaraan dalam pelayanan publik. Melalui skema yang inklusif, pemerintah daerah ingin memastikan kontribusi dalam membina kehidupan spiritual dan sosial masyarakat mendapat perhatian sesuai ketentuan yang disusun.

Data Penerima dan Regulasi Disiapkan

Meski penyaluran bantuan ditargetkan dimulai pada 2027, tahapan persiapannya telah berjalan sejak pertengahan 2026. Saat ini, Pemkab Kukar memprioritaskan penyusunan regulasi sebagai landasan pelaksanaan program serta pemutakhiran data calon penerima agar bantuan dapat disalurkan secara akuntabel dan tepat sasaran.

“Pendataan dilakukan melalui mekanisme berbeda sesuai kategori penerima. Data guru ngaji mengacu pada informasi resmi yang telah diverifikasi Kementerian Agama (Kemenag) Kukar,” ungkapnya.

Sementara itu, imam dan marbot akan didata berdasarkan catatan kepengurusan rumah ibadah tempat mereka bertugas.

Untuk pengurus kematian dan penggali kubur, proses verifikasi melibatkan pemerintah kecamatan, kelurahan, hingga rukun tetangga (RT). Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan keberadaan dan keaktifan petugas yang menjalankan pelayanan di lapangan.

Adapun pendataan pemuka agama lain dilakukan dengan pendampingan bimbingan masyarakat (Bimas) dari agama terkait serta lembaga keagamaan resmi di Kukar. Pemeriksaan lintas instansi diharapkan menghasilkan data yang valid sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penetapan penerima bantuan.

“Dari sisi data, persiapannya sudah kami lakukan. Insyaallah tahun depan regulasinya akan kami siapkan sehingga mulai 2027 bantuan dapat disalurkan kepada penerima yang memenuhi ketentuan di Kukar,” ungkap Fathul.

Selain memutakhirkan data internal, Pemkab Kukar menyelaraskan daftar calon penerima dengan program bantuan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Gratispol. “Sinkronisasi tersebut bertujuan mencegah penerima memperoleh pembiayaan ganda untuk tujuan yang sama sekaligus memastikan program kabupaten dan provinsi dapat saling melengkapi,” tambahnya.

Penyesuaian data menjadi salah satu tahapan penting sebelum program dijalankan. Selain memastikan ketepatan sasaran, langkah tersebut diperlukan untuk mendukung penggunaan anggaran secara efektif dan sesuai aturan.

Terkait belum terealisasinya bantuan pada tahun anggaran 2026, Fathul menjelaskan bahwa pemerintah daerah perlu mempertimbangkan keterbatasan ruang fiskal. Pemenuhan belanja wajib atau mandatory spending serta pelaksanaan program pembangunan prioritas tetap menjadi perhatian dalam penyusunan anggaran.

Meski demikian, bantuan rutin dalam bentuk hibah bagi rumah ibadah dan pondok pesantren yang telah berjalan pada tahun-tahun sebelumnya tetap diupayakan, dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.

“Melalui penyusunan regulasi, verifikasi data, dan koordinasi lintas instansi, Pemkab Kukar berharap program insentif pada 2027 dapat terlaksana secara tertib dan menjangkau penerima yang memenuhi persyaratan,” tutupnya. (ani/adv/ara)

Ikuti berita-berita terbaru Intuisi di Google News!