Tenggarong, intuisi.co- Selama tahun anggaran 2024, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) berhasil mencatatkan sejumlah capaian positif dalam program pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah. Capaian ini disampaikan secara resmi dalam Rapat Paripurna ke-4 DPRD Kukar melalui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, di Gedung DPRD.
“LKPJ ini tidak hanya merupakan kewajiban administratif, tetapi juga sebagai refleksi komitmen kami dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab kepada publik,” ujar Sunggono pada Rabu (26/3/2025).
Rapat yang dipimpin oleh Plt Ketua DPRD Kukar, Junadi, ini juga dihadiri oleh jajaran legislatif, kepala perangkat daerah, serta unsur Forkopimda. Laporan yang disampaikan Sunggono ini merupakan wujud nyata pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, yang mengharuskan kepala daerah untuk menyampaikan laporan tahunan guna menjaga transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.
“Realisasi pendapatan daerah pada tahun 2024 tercatat mencapai Rp 12,7 triliun atau sekitar 88,75 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp 14,3 triliun,” papar Sunggono. Sementara itu, lanjutnya, realisasi belanja daerah mencapai Rp 12,8 triliun, atau 88,14 persen dari target belanja yang ditetapkan sebesar Rp 14,5 triliun.
“Secara umum, kita patut bersyukur. Hampir seluruh target kinerja dapat tercapai. Hanya sebagian kecil yang masih menghadapi kendala, namun hal tersebut sedang dalam proses perbaikan,” tambahnya.
Tidak hanya keberhasilan dalam pengelolaan keuangan, Pemkab Kukar juga berhasil menunjukkan tren positif dalam pencapaian program strategis daerah yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Tahun 2024 dipandang sebagai periode konsolidasi pembangunan, di mana pelbagai indikator capaian program daerah mengalami perbaikan signifikan.
Bahkan, Pemkab Kukar berhasil meraih sejumlah apresiasi dan penghargaan sepanjang tahun 2024, baik dari pemerintah pusat maupun lembaga independen. Penghargaan-penghargaan tersebut mencerminkan keberhasilan Kukar dalam menerapkan kebijakan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat serta menjaga kualitas pelayanan publik.
“Penghargaan ini bukan hanya bentuk pengakuan, tetapi juga bukti bahwa arah pembangunan kita berada di jalur yang tepat. Ini adalah hasil kerja keras seluruh pihak, dari ASN hingga perangkat desa,” ujarnya.
Sunggono menekankan bahwa capaian ini tidak lepas dari kolaborasi yang baik antara eksekutif, legislatif, serta dukungan masyarakat.
“LKPJ ini bukan akhir, tetapi justru menjadi bahan evaluasi bersama. Kami sangat terbuka terhadap masukan dan kritik konstruktif, karena itu adalah bagian dari proses demokrasi dalam pemerintahan yang sehat,” tegasnya.
Laporan kinerja yang solid dan capaian anggaran yang efisien ini semakin menegaskan komitmen Pemkab Kukar untuk melanjutkan pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan pengelolaan pemerintahan yang akuntabel. (adv/ara)
