Samarinda, intuisi.co-Langkah penataan tepian Sungai Mahakam oleh Pemkot Samarinda masih berlangsung. Sementara waktu, aktivitas pedagang kaki lima alias PKL ditiadakan. Para pelaku ekonomi kecil itupun menyambut positif kebijakan yang digulirkan Pemkot.
“Kami tak masalah. Dasarnya kami mendukung saja, karena ini untuk kepentingan bersama juga,” sebut Ketua Ikatan Pedagang Tepian Mahakam (IPTM), Hans Mei Randa Ruaw, dikonfirmasi Rabu, 2 Juni 2021.
Menurut rencana, Pemkot Samarinda bakal mengoptimalkan lagi tepian menjadi ruang terbuka hijau. Rencana itupun bakal membatasi ruang aktivitas PKL setempat. Lapak PKL diwacanakan hanya untuk 65 usaha.
Hans mulai mempelajari ihwal RTH tersebut. Sebab, elemen dalam area kawasan hijau umumnya bukan hanya pohon dan bunga. Melainkan juga amfiteater, meja, dan kursi yang masuk unsur sebagai taman kota. Hans pun berharap pedagang bisa menjadi penunjang dalam skema RTH yang direncanakan Pemkot. “Sampai saat ini saya masih memahami konsep RTH yang hendak diusung pemerintah,” terangnya.
Ketentuan mengenai RTH dalam suatu kota, diatur Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang 26/2007 tentang Penataan Ruang. Proporsi RTH di wilayah kota paling sedikit 30 persen dari luas wilayah. Ketentuan serupa juga diatur Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. Kedua beleid itu, mengharuskan tiap kota memiliki 30 persen RTH dengan peruntukan 20 persen RTH publik dan 10 persen privat.
Di level daerah, khususnya Samarinda, ketentuan itu juga diatur dalam Perda No 2/2014 tentang Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Samarinda 2014–2034. RTH kota diharuskan mencakup 30 persen luas wilayah. Namun demikian, Samarinda saat ini hanya memiliki 5 persen dari 717,4 kilometer persegi luas Ibu Kota Kaltim ini.
Ratusan PKL di Tepian Sungai Mahakam
Pemkot pun melirik tepian Sungai Mahakam untuk mengoptimalkan RTH kota. Namun kondisinya, area tersebut telah sejak lama dipenuhi pedagang. Jumlahnya pun tak main-main, yakni mencapai ratusan. “Kami sudah puluhan tahun di situ. Dari 1998. Berganti generasi. Dari data kami ada 130 pedagang,” imbuhnya.
Niatan Pemkot hanya bisa mengakomodasi 65 pedagang di tepian kelak, juga sudah diketahuinya. Hans pun menyiasatinya dengan merancang kongsi usaha. Dua pedagang bisa bergabung dalam satu lokasi.
Meskipun berat, langkah tersebut menjadi opsi terbaik saat itu. Pihaknya pun telah merembukan situasi itu dan opsi yang muncul masih bisa diterima. “Kami sudah satukan suara. Harus bisa menerima keadaan yang dihadapi saat ini,” tuturnya.
Hans menyadari, kawasan tepian, terutama di depan Kegubernuran Kaltim, merupakan icon bagi Samarinda. Namun, maraknya pedagang yang belum tertata, bukan dimaksudkan merusak area rekreasi favorit tersebut.
“Kami juga membutuhkan pembinaan, selama ini masih kurang dari OPD (organisasi perangkat daerah) terkait,” pungkasnya. (*)
View this post on Instagram
