Ketua RT di Kukar Minta Peningkatan Anggaran dan Masa Jabatan

Tenggarong, intuisi.co – Kehidupan politik yang sering mendominasi halaman depan, sebuah pertemuan sederhana namun penting terjadi di Kutai Kartanegara, yang mungkin menandai awal dari perubahan signifikan dalam tata kelola pemerintahan lokal. Bupati Kutai Kartanegara, Edi Damansyah, duduk bersama para Ketua Rukun Tetangga (RT) untuk mendengarkan suara dari tingkat paling bawah dalam hierarki administratif.

Di sebuah ruangan yang dipenuhi dengan harapan dan aspirasi, Ketua RT dari Desa Manunggal Daya, Kecamatan Sebulu, menyampaikan permintaan yang berani: peningkatan anggaran bantuan berbasis RT menjadi Rp100 juta. Tidak hanya itu, mereka juga mengusulkan perpanjangan masa jabatan Ketua RT menjadi tujuh tahun, sebuah langkah yang mereka percaya akan memberikan stabilitas dan kontinuitas dalam kepemimpinan lokal.

Bupati Edi Damansyah, yang dikenal akan pendekatannya yang terbuka dan responsif, menyambut baik masukan tersebut. “Apa yang menjadi saran bahkan kritikan oleh ketua RT dirasa positif selama memiliki kebermanfaatan bagi warganya,” ujarnya. Ia mengakui bahwa peningkatan anggaran telah dipertimbangkan, namun menekankan pentingnya manajemen kinerja yang terus menerus diperbaiki.

Namun, ada aturan yang lebih besar yang bermain di sini, yang diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 18 tahun 2018. Masa jabatan Ketua RT dan pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dibatasi hingga lima tahun, dengan kemungkinan menjabat dua kali berturut-turut atau tidak. Meskipun demikian, Bupati Damansyah melihat permintaan ini sebagai tanda positif dari proses pembelajaran demokrasi yang berjalan baik di tingkat RT.

Pertemuan ini mungkin tidak akan mendapatkan sorotan seperti skandal politik atau kebijakan ekonomi makro, namun bagi mereka yang hadir, ini adalah langkah maju dalam memperjuangkan kepentingan komunitas mereka. Dalam ruang-ruang kecil inilah demokrasi sering kali menemukan suaranya yang paling kuat dan jelas. (adv)