Samarinda, intuisi.co-Anggota DPRD Kaltim, Andi Muhammad Afif Rayhan Harun kembali menggelar menggelar sosper atau sosialisasi Perda No 9/2023 tentang Penyelengaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan pada Senin (8/12/2025) di Jalan Kadrie Oening, Samarinda.
Ragam warga ikut dalam sosper tersebut, termasuk para pemuda setempat. Afif sapaan itu mengatakan bila memahami pedoman bangsa Indonesia yang berkepribadian Pancasila, terlebih di daerah Kalimantan Timur.
Turut membersamai sosper dari akademisi Universitas Mulawarman, Fakultas Fisipol, Alfian dan Pengacara dari Arha Law Office, Andi Mappanganro.
“Agenda ini untuk memperkuat sistem demokrasi di kota Samarinda,” ucap Afif yang saat ini duduk di komisi II DPRD Kaltim.
Diseminasi Perda No 9/2023 ini, kata dia, diharapkan bisa meningkatkan Partisipasi masyarakat untuk pengambilan keputusan masyarakat Kaltim melalui musyawarah desa atau forum publik.
“Pengelolaan anggaran yang dilaksanakan memegang teguh transparansi publik,” imbuhnya.
Dengan begitu, lanjutnya, masyarakat bisa bersama – sama merasa bertanggung jawab untuk menggunakan anggaran sesuai dengan kebutuhan. Tak hanya itu, sosper ini menjadi jembatan komunikasi dengan masyarakat sipil dalam rangka mengawasi pembangunan bersama.
“Sosialisasi perda ini juga untuk sebanyak – banyaknya mendapatkan masukan, saran dan kritik dari masyarakat sebelum melakukan perencanaan,” jelasnya.
Terpisah, Akademisi Unmul, Alfian, menekankan bahwa pendidikan kebangsaan harus menyesuaikan perkembangan zaman. Ia menilai Perda 9/2023 membuka ruang inovasi agar nilai kebangsaan lebih mudah dipahami dan dipraktikkan.
“Generasi muda kita hari ini tumbuh dalam era serba cepat dan kritis. Pendidikan Pancasila tidak bisa lagi diberikan hanya lewat ceramah satu arah,” ujarnya.
Narasumber lainnya, Andi menambahkan bahwa keteladanan adalah fondasi utama. Ia mendorong seluruh elemen masyarakat untuk membangun budaya yang selaras dengan nilai luhur bangsa.
“Orang akan meniru perilaku yang ia lihat tiap hari. Kalau lingkungannya tidak mencerminkan nilai Pancasila, maka pendidikan kebangsaan hanya berhenti sebagai tugas hafalan,” pungkasnya. (adv)
