Tenggarong, intuisi.co- Pengembangan ekonomi desa di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur, diarahkan melalui pembangunan berbasis kawasan. Pemerintah kabupaten tengah menyiapkan skema dukungan anggaran hingga Rp100 miliar untuk setiap kawasan perdesaan guna mengoptimalkan potensi pertanian, peternakan, agroindustri, hingga pariwisata.
Program yang masuk dalam 17 Program Dedikasi Kukar Idaman Terbaik tersebut dirancang untuk menghubungkan sejumlah desa dalam satu kawasan pembangunan terpadu. Melalui pendekatan ini, setiap desa diharapkan tidak hanya mengembangkan potensi masing-masing, tetapi juga saling mendukung dalam membangun kegiatan ekonomi yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
“Saat ini terdapat enam kawasan perdesaan yang telah terbentuk. Apabila setiap kawasan mendapatkan dukungan anggaran sesuai target, kebutuhan pendanaan secara keseluruhan mencapai Rp600 miliar,” ungkap Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto, Selasa (27/10/2026).
Namun, ia menegaskan bahwa program tersebut masih dalam tahap perencanaan. Pemerintah daerah belum dapat merealisasikan alokasi Rp100 miliar untuk setiap kawasan karena harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
“Pengembangan kawasan selama ini sebenarnya telah berjalan melalui berbagai program yang dilaksanakan organisasi perangkat daerah (OPD),” tambahnya. Dia menjelaskan bahwa sejumlah kawasan juga telah memperoleh dukungan anggaran, meskipun nilainya belum mencapai target yang direncanakan.
Karena itu, konsep pendanaan yang tengah disusun tidak semata-mata mengandalkan penambahan anggaran baru. DPMD akan menginventarisasi kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan setiap OPD di masing-masing kawasan untuk kemudian dihitung sebagai bagian dari total dukungan pembangunan.
Dengan mekanisme tersebut, anggaran yang digunakan oleh berbagai perangkat daerah dapat diarahkan agar memiliki keterkaitan dengan tujuan pengembangan kawasan.
Setiap OPD nantinya berperan sesuai tugas dan kewenangannya, sehingga pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan sektor ekonomi dapat berjalan lebih terintegrasi.
Arianto menyebutkan, satu kawasan perdesaan dapat mencakup sekitar 10 hingga 15 desa. Masing-masing kawasan memiliki karakteristik dan keunggulan berbeda, sehingga program pembangunan perlu disesuaikan dengan potensi lokal yang tersedia.
Sektor pertanian, peternakan, dan pariwisata menjadi beberapa bidang yang diproyeksikan sebagai penggerak ekonomi kawasan. Pemerintah daerah ingin memastikan potensi tersebut tidak dikembangkan secara terpisah, melainkan dihubungkan melalui penyediaan fasilitas penunjang dan penguatan kegiatan usaha masyarakat.
Salah satu contoh dukungan yang telah berjalan berada di Kecamatan Tenggarong Seberang. Arianto menyebut Desa Karang Tunggal pernah memperoleh Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) sebesar Rp1 miliar untuk menunjang pembangunan sejumlah fasilitas yang telah direncanakan.
Dukungan tersebut menjadi bagian dari upaya mengoptimalkan potensi kawasan. Ke depan, pembangunan di wilayah tersebut diharapkan tidak hanya berfokus pada satu desa, tetapi juga memberikan manfaat bagi desa-desa lain yang berada dalam satu kawasan pengembangan.
Di sisi lain Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, menjelaskan bahwa konsep pembangunan kawasan perdesaan bertujuan memperkuat hubungan antardesa yang memiliki potensi serupa maupun saling melengkapi.
Menurutnya, kolaborasi tersebut diperlukan agar keunggulan satu desa dapat mendukung perkembangan desa lainnya. Sebagai contoh, desa yang memiliki hasil pertanian melimpah dapat diperkuat melalui penyediaan fasilitas pengolahan hasil panen, seperti mesin penggiling padi atau peralatan pengolahan produk pertanian.
“Keberadaan fasilitas tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai jual hasil produksi masyarakat,” sebut Sunggono. Dengan demikian, kegiatan ekonomi tidak berhenti pada penjualan bahan mentah, tetapi dapat berkembang menjadi usaha pengolahan yang memberikan nilai tambah.
Ia juga menekankan bahwa pembangunan kawasan perdesaan berkaitan dengan upaya transformasi ekonomi Kukar. Pemerintah daerah ingin memperkuat sektor-sektor produktif yang dapat menjadi sumber penghidupan masyarakat dalam jangka panjang.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan ekonomi terhadap sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Pengembangan pertanian, peternakan, pariwisata, dan sektor produktif lainnya diharapkan mampu menciptakan sumber pendapatan alternatif bagi masyarakat.
Meski demikian, realisasi target Rp100 miliar per kawasan masih menghadapi sejumlah tahapan. Selain kesiapan fiskal daerah, pemerintah juga perlu mematangkan mekanisme penganggaran dan regulasi pendukung.
“Pembentukan kawasan perdesaan telah memiliki dasar hukum berupa Peraturan Bupati (Perbup). Namun, aturan khusus yang mengatur mekanisme pemberian dukungan anggaran Rp100 miliar untuk setiap kawasan belum diterbitkan,” terang Arianto.
Untuk sementara, pengembangan kawasan masih memanfaatkan anggaran yang tersedia pada masing-masing OPD. DPMD berharap skema pendanaan terpadu dapat direalisasikan dalam satu hingga dua tahun ke depan apabila kondisi APBD memungkinkan.
Melalui program tersebut, Pemkab Kukar menargetkan pembangunan perdesaan berlangsung lebih terarah dengan memperhatikan keterkaitan potensi ekonomi antardesa. Integrasi kegiatan lintas OPD diharapkan dapat memperkuat produktivitas masyarakat, meningkatkan nilai tambah hasil usaha, serta membuka sumber pertumbuhan ekonomi baru di wilayah perdesaan. (ani/adv/ara)



