Kukar Pertama di Kaltim Sahkan APBD 2023, Nilainya Rp7,2 Triliun

Tenggarong, intuisi—Kutai Kartanegara (Kukar) menjadi kabupaten/kota pertama di Kalimantan Timur yang mengesahkan APBD 2023. Diketahui, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023 Kabupaten Kukar diketok Rp7,24 triliun.

“Memang cepat. Dari awal mulai Juli ke Agustus sudah pengesahan RKPD dan akhir Agustus kesepakatan nota keuangan,” ujar Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin, Senin, 31 Oktober 2022.

Ia mengatakan, pihaknya mendapatkan informasi bahwa ada perubahan Perpres dari 104 menjadi 198. Perpres tersebut terkait kenaikan dana bagi hasil untuk Kukar, sehingga dilakukan pembahasan lebih mendetail terhadap TAPD Pemkab Kukar.

Pembahasan itu dilakukan bersama DPRD melalui beberapa proses. Baik di Samarinda, Jakarta, juga Banggar DPRD, dan akhirnya dilakukan persetujuan. “Kami dengarkan juga beberapa pendapat dari tanggapan fraksi. Kami tanggapi sedikit bahwa APBD Kukar tahun 2023 memang mengalami peningkatan cukup signifikan,” kata Rendi.

“Tapi bisa dipastikan itu tidak keluar dari mandatori spending yang sudah kami siapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” sambungnya.

Dalam perjalanannya, pengesahan APBD 2023 yang dinilai naik cukup signifikan ini memang sempat tertunda. Tapi hal tersebut tidak menjadi masalah yang berarti.

APBD 2023 Tetap Prioritaskan Pendidikan dan Kesehatan

Dari proses pelaksanaannya, seluruh Fraksi DPRD Kukar juga sudah menyampaikan pandangan akhir terkait laporan Banggar dan pengesahan APBD 2023 tersebut. Secara menyeluruh, semua Fraksi DPRD Kukar menyetujui APBD 2023. Pemerintah juga diharapkan melaksanakan semua amanat yang tertuang dalam APBD 2022. Terutama, pembangunan di semua sektor dan memaksimalkan serapan anggaran kegiatan pembangunan yang langsung menyentuh dan dirasakan masyarakat Kukar.

“Pendidikan, kesehatan tetap dengan porsinya masing-masing. APBD kita naik otomatis, porsi untuk pendidikan juga ikutan naik dan begitu pun mandatori spending lainnya,” imbuh Rendi Solihin.

Untuk diketahui, anggaran pendapatan daerah tahun 2023 Kabupaten Kutai Kartanegara diproyeksi mencapai Rp 7,24 Triliun. Anggaran itu terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) Rp640 miliar yang mencakup pajak daerah Rp130 miliar; retribusi daerah Rp10 miliar; pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp70 miliar; PAD lain-lain Rp430 miliar; dan pendapatan transfer Rp6,60 triliun yang mencakup pendapatan transfer pemerintah pusat sebesar Rp6,05 triliun.

Di dalamnya termasuk dana bagi hasil (DBH) reguler, kurang bayar, dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan dana desa. Pendapatan transfer antardaerah Rp550 miliar yang merupakan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi. Ini merupakan sumber pendapatan.

Sementara itu, berkaitan dengan belanja daerah Kabupaten Kutai Kartanegara diproyeksi mencapai Rp7,74 triliun. Terdiri dari belanja operasi senilai Rp4,492 triliun yang dialokasikan untuk belanja pegawai, barang dan jasa, hibah, dan belanja bantuan sosial (bansos). Selanjutnya, belanja modal senilai Rp2,45 triliun. Dianggarkan untuk pengeluaran sebesar Rp42 miliar dan belanja transfer yang merupakan belanja bantuan keuangan kepada desa sebesar Rp757,1 miliar. (*)