Larangan Pembelajaran Tatap Muka di Kaltim Mestinya Disertai Solusi

Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Rusman Yaqub, berharap Pemprov Kaltim memberi solusi selama masih melarang pembelajaran tatap muka.

Alexander Hutabarat 10 June 2021

1 minute read

rusman yaqub — Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Rusman Yaqub. (ricky bravo/intuisi.co)

Samarinda, intuisi.co-Pembelajaran tatap muka atau PTM di Kaltim sejak beberapa bulan lalu sebenarnya sudah terlaksana. Namun demikian, belum semua sekolah yang menerapkan. Itu pun hanya satuan pendidikan yang dikelola dinas pendidikan kabupaten/kota.

Sedangkan Pemprov Kaltim, masih belum memberi lampu hijau penerapan PTM. Dalam kesempatan sebelumnya, Gubernur Kaltim, Isran Noor, menilai masih cukup berbahaya bagi Kaltim menggelar PTM pada Juli mendatang. Hal itu juga dimaklumi oleh DPRD Kaltim.

“Pokoknya itu kewenangan pemerintah. Jika memang belum bisa PTM, ya, tak bisa kita lakukan,” sebut Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Rusman Yaqub, kepada intuisi.co, Kamis, 10 Juni 2021.

PTM yang tak kunjung dimulai di Kaltim dipicu pandemi virus corona yang sampai saat ini belum berakhir. Di Bumi Etam, akumulasi kasus dilaporkan 72.436 kasus dengan 1.010 kasus aktif dan 1.744 meninggal dunia. Angka-angka tersebut menjadi alasan terkuat pemerintah belum berani membuka sekolah.

Pembelajaran Tatap Muka secara Nasional

Di sisi lain, secara nasional Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah meminta pada Juli mendatang semua sekolah mulai menerapkan PTM. Desakan menggelar PTM juga datang dari berbagai lini. Termasuk para orangtua. Akademikus pun tak ketinggalan menyuarakan ancaman learning loss jika belajar jarak jauh tak kunjung diakhiri.

“Soal ini (learning loss) saya sudah berulang kali menjelaskan, memang kembali ke gubernur. Tetapi harus ada solusi, jangan hanya melarang,” terangnya.

Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut juga menegaskan bila Pemprov mantap melarang, sebaiknya disertai solusi. Apalagi dengan kondisi yang kini dirasakan pelajar dan guru. Terlalu lama belajar daring, tak semua pelajaran bisa diberikan dan diserap secara efektif.

“Harus ada kompensasi, jangan hanya bisa melarang,” tegasnya.

Rusman pun berharap para pelajar di Kaltim ini tak terus-terusan sekolah online. Sebaiknya diiringi PTM seminggu sekali atau tetap dengan daring namun diberikan sentuhan perubahan. Dengan demikian, pola diterapkan tak itu-itu saja.

“Yang penting ada solusi dari pelarangan itu. Jangan tahunya melarang, tapi tak ada solusi. Tak juga membenahi sistem. Kebijakan tak bijak jadinya,” pungkasnya. (*)