Jakarta, intuisi.co- Dalam setahun terakhir, luas deforestasi mencapai 433.751 hektare atau naik 66 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat 261.575 hektare. Angka ini menjadi salah satu lonjakan paling signifikan dalam satu dekade terakhir.
Temuan tersebut diungkap Yayasan Auriga Nusantara dalam laporan Status Deforestasi Indonesia (STADI) 2025. Di balik angka-angka itu, tersimpan cerita panjang tentang tekanan pembangunan, ekspansi industri, hingga kebijakan negara yang membuka ruang bagi hilangnya hutan.
Data disusun melalui kombinasi pemodelan spasial citra satelit Sentinel-2 resolusi 10 meter, inspeksi visual, hingga verifikasi lapangan. Auriga juga mengembangkan deteksi berbasis sinyal deforestasi bulanan dari University of Maryland untuk memperluas cakupan pemantauan.
Ketua Yayasan Auriga Nusantara, Timer Manurung, menyebut Kalimantan masih menjadi episentrum deforestasi nasional. Sepanjang 2025, pulau ini kehilangan 158.283 hektare hutan, meningkat 22 persen dari tahun sebelumnya.
“Pulau ini secara berturut-turut menjadi pemuncak deforestasi sejak 2013,” katanya dalam peluncuran laporan di Jakarta pada akhir Maret lalu.
Sumatera menyusul di posisi kedua dengan 144.150 hektare hutan hilang. Di wilayah ini, lonjakan ekstrem terjadi di sejumlah provinsi yang sebelumnya dilanda bencana ekologis. Aceh, misalnya, mencatat kenaikan hingga 426 persen. Sumatera Barat bahkan melonjak lebih dari 1.000 persen.
Papua, yang selama ini dikenal sebagai benteng terakhir hutan tropis Indonesia, kini berada di posisi ketiga. Deforestasi di wilayah ini meningkat 348 persen menjadi 77.678 hektare. Angka ini memunculkan kekhawatiran baru.
Auriga mengaitkan lonjakan deforestasi di Papua dengan berbagai proyek dalam skema Program Strategis Nasional (PSN), termasuk pengembangan pangan skala besar atau food estate.
Papua Tengah menjadi contoh paling mencolok. Di wilayah ini, proyek PSN seperti pembangunan Bandar Udara Siboru Fakfak disebut berkontribusi terhadap deforestasi hingga 26.978 hektare.
“Ini menjadi warning sangat serius kepada Papua, karena sampai saat ini infrastruktur dari pemekaran di Papua sebenarnya belum kuat, pun tenaga kerjanya. Tapi ini deforestasinya sudah meningkat,” ujar Timer.
Fenomena ini, menurutnya, berpotensi membesar seiring kebijakan pemekaran wilayah yang mendorong pembangunan infrastruktur baru untuk menarik investasi.
Auriga juga menemukan bahwa 58 persen deforestasi pada 2025 terjadi secara legal—yakni berada dalam area konsesi atau proyek pemerintah. Dari total tersebut, 44 persen berada di dalam konsesi: mulai dari tambang, kehutanan, hingga perkebunan sawit.
Deforestasi di konsesi kehutanan mencapai 110.898 hektare, diikuti tambang 41.162 hektare, dan sawit 37.910 hektare. Pemerintah, dalam kerangka ketahanan pangan dan energi, telah mengalokasikan 20,6 juta hektare kawasan hutan. Namun, Auriga mengidentifikasi sekitar 8,8 juta hektare di antaranya merupakan hutan alam.
Sebanyak 78.213 hektare deforestasi terjadi di area pencadangan ini—setara 18 persen dari total nasional. Kalimantan Tengah mencatat angka tertinggi, disusul Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Aceh, dan Kalimantan Timur.
Timer mengkritik pendekatan pemerintah yang dinilai terlalu berfokus pada produksi beras. “Program ‘ketahanan’ pangan pemerintah tak lebih dari ‘ketahanan beras’,” katanya.
Ironisnya, di beberapa wilayah seperti Sulawesi, justru terjadi konversi sawah produktif menjadi kawasan industri untuk kepentingan energi.

Kawasan Konservasi Tak Lepas Dari Deforestasi
Lonjakan deforestasi juga terjadi di kawasan konservasi. Dari 7.700 hektare pada 2024, angka ini melonjak menjadi 25.077 hektare pada 2025. Jika diperluas hingga mencakup habitat satwa dan kawasan lindung lain, sekitar 43 persen deforestasi nasional terjadi di area yang seharusnya dilindungi.
Beberapa kawasan terdampak serius antara lain Taman Nasional Kerinci Seblat, Taman Nasional Gunung Leuser, hingga Taman Nasional Lorentz. Dampaknya langsung terasa pada satwa endemik. Habitat Harimau Sumatra, Orangutan Kalimantan, hingga Badak Sumatra terus menyusut. Di habitat orangutan Kalimantan saja, deforestasi mencapai 66.890 hektare.
Salah satu akar masalah, menurut Auriga, adalah ketimpangan anggaran dan rasio penjagaan kawasan. Di Taman Nasional Lorentz, satu petugas harus mengawasi hingga 35.000 hektare. Bandingkan dengan di Jawa, di mana satu petugas hanya bertanggung jawab atas 157 hektare.
Selain itu, kelemahan tata ruang juga memperparah situasi. Banyak habitat penting justru berada di Area Penggunaan Lain (APL) yang minim perlindungan hukum dan rentan dialihfungsikan.
“Tidak masuk akal,” kata Timer.
Setali tiga uang, Kementerian Kehutanan Republik Indonesia menyatakan menghargai laporan Auriga sebagai bagian dari upaya memperkuat transparansi tata kelola hutan. Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Ristianto Pribadi, menekankan bahwa perbedaan data antar lembaga merupakan hal wajar.
“Perbandingan langsung dengan data tahunan penuh dari pihak lain perlu dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan misinterpretasi,” katanya.
Menurutnya, perbedaan definisi—misalnya antara “deforestasi permanen” dan “kehilangan tutupan pohon”—berpengaruh besar terhadap hasil penghitungan.
Meski begitu, pemerintah mengakui bahwa tekanan terhadap hutan merupakan sinyal penting yang harus direspons serius. “Perubahan tutupan hutan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang bersifat legal maupun ilegal,” ujarnya.
Di tengah perdebatan angka dan metodologi, satu hal menjadi jelas: tekanan terhadap hutan Indonesia terus meningkat. Auriga mendorong langkah konkret, mulai dari penerbitan Peraturan Presiden untuk perlindungan hutan alam, pengendalian revisi tata ruang, hingga distribusi ulang sumber daya pengawasan.
Lebih jauh, mereka menekankan pentingnya transparansi data dan komitmen sektor swasta terhadap prinsip lingkungan. Tanpa itu, hutan Indonesia bukan hanya akan terus menyusut—tetapi juga kehilangan perannya sebagai penyangga kehidupan, dari keanekaragaman hayati hingga stabilitas iklim. Dan ketika hutan hilang, yang lenyap bukan sekadar pohon—melainkan masa depan. (*)



