Kalimantan Timur, Intuisi.co – Sebagai salah satu wilayah penting di Indonesia, tengah menghadapi tantangan signifikan dalam menanggulangi kemiskinan. Menurut Salehuddin, Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kaltim, kunci utama dalam menjawab tantangan ini adalah meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM). Dalam wawancaranya, Salehuddin mengungkapkan kekhawatirannya terhadap daya saing rendah masyarakat Kaltim dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia. Paradigma Baru dalam Pengembangan SDM Salehuddin mengusulkan paradigma baru dalam pembangunan SDM di Kaltim.
Menurutnya, fokus harus diberikan pada peningkatan keterampilan, adaptabilitas, dan inovasi. Hal ini menjadi penting mengingat perubahan dinamika ekonomi global dan rencana pemindahan Ibu Kota Negara. Pembangunan SDM tidak hanya berkaitan dengan pendidikan formal, tetapi juga pemberdayaan untuk menghadapi perubahan ekonomi yang cepat. Tantangan dan Peluang Ibu Kota Negara Baru Perubahan signifikan dalam struktur sosial dan ekonomi di Kaltim, seperti pemindahan Ibu Kota Negara, memberikan tantangan dan peluang sekaligus.
Salehuddin berpendapat bahwa pemerintah dan masyarakat perlu bersinergi untuk merumuskan strategi pembangunan SDM yang responsif terhadap perkembangan ini. Dia menyoroti kebutuhan untuk memastikan bahwa pendidikan, pelatihan, dan infrastruktur pendukung di Kaltim dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan baru yang akan muncul. Pendekatan Holistik terhadap Kemiskinan Dalam pandangannya, Salehuddin mengusulkan pendekatan holistik untuk mengatasi kemiskinan di Kaltim. Selain peningkatan kualitas pendidikan, Salehuddin menekankan pentingnya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.
Dia berpendapat bahwa kesehatan yang baik adalah prasyarat untuk produktivitas yang berkelanjutan, sementara pemberdayaan masyarakat memainkan peran kunci dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan berdaya saing. Sinergi antara Pemerintah dan Sektor Swasta Salehuddin melihat bahwa sinergi antara pemerintah dan sektor swasta dapat menjadi katalisator untuk perubahan positif. Dia mendorong pemerintah provinsi untuk memberikan insentif dan fasilitas yang mendukung pengembangan SDM, serta membangun kemitraan dengan perusahaan di Kaltim. Salehuddin menilai bahwa perusahaan memiliki peran penting dalam menggerakkan ekonomi dan dapat turut serta dalam program-program pengentasan kemiskinan, seperti program bedah rumah yang melibatkan sektor swasta.
Penentuan Indikator Kemiskinan yang Akurat Dalam upayanya untuk mengentaskan kemiskinan, Salehuddin memperdebatkan pentingnya menentukan indikator kemiskinan yang akurat dan relevan. Dia berpendapat bahwa indikator yang digunakan harus mencerminkan realitas unik Kaltim, dan bukan hanya mengadopsi standar nasional yang mungkin tidak sepenuhnya relevan. Salehuddin mendesak adanya kesepakatan indikator kemiskinan yang bersifat inklusif dan dapat memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kondisi masyarakat. Peran Proaktif Perusahaan dalam Pembangunan Sosial Politisi Golkar ini tidak hanya menyoroti tanggung jawab pemerintah dan masyarakat, tetapi juga menekankan peran proaktif perusahaan dalam pembangunan sosial.
Salehuddin mengajak perusahaan di Kaltim untuk lebih terlibat dalam program-program kontribusi sosial, seperti pembangunan rumah layak huni dan program pelatihan keterampilan bagi masyarakat kurang mampu. Menurutnya, keterlibatan perusahaan bukan hanya tanggung jawab sosial, tetapi juga investasi dalam pembangunan jangka panjang. Membangun Model Pengentasan Kemiskinan yang Berkelanjutan Dalam penutupnya, Salehuddin menyampaikan visinya tentang membangun model pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan di Kaltim.
Dia berharap bahwa dengan mengubah paradigma pembangunan SDM, meningkatkan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, serta menetapkan indikator kemiskinan yang akurat, Kaltim dapat menjadi contoh keberhasilan dalam mengatasi tantangan kemiskinan. Salehuddin mengajak semua pihak untuk bekerja sama demi menciptakan masa depan yang lebih baik dan berdaya saing untuk masyarakat Kaltim.(DPRDKALTIM/ADV/CRI).
