Samarinda, Intuisi.co – Pelayanan kesehatan di Kalimantan Timur (Kaltim) memasuki fase krusial yang membutuhkan perhatian serius, menurut pandangan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kaltim, Ananda Emira Moeis. Dalam tanggapannya, Ananda menyoroti beberapa isu utama yang menjadi hambatan dalam menciptakan layanan kesehatan yang optimal di daerah tersebut.
Salah satu sorotan utama Ananda adalah pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan kurangnya dokter spesialis. Antrian panjang dan kendala administratif, terutama dalam proses pengambilan obat dengan penggunaan pinger prin, menjadi keluhan utama masyarakat. Ananda merespon dengan menekankan perlunya menyusun prosedur yang efisien untuk memastikan kenyamanan pasien, khususnya bagi mereka yang menghadapi kondisi kesehatan serius seperti stroke.
Dalam konteks ketersediaan tenaga medis, Ananda menyatakan keprihatinannya terhadap kekurangan dokter spesialis dan sub spesialis di daerah.
“Ini menjadi kendala serius dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas.” Tegasnya.
Sebagai solusi, Ananda memberikan dorongan kepada generasi muda untuk memilih profesi kedokteran, menekankan pentingnya memanfaatkan beasiswa yang telah disediakan oleh pemerintah daerah.
“Saya mengajak generasi muda untuk memilih profesi dokter dan memanfaatkan beasiswa Kaltim. Langkah ini krusial untuk meningkatkan jumlah tenaga medis berkualitas di wilayah kita,” ungkap Ananda.
Pernyataan dan dorongan ini mencerminkan komitmen Ananda untuk mengatasi tantangan di sektor kesehatan dan merangsang partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pembenahan. Meskipun begitu, penyelesaian tantangan ini memerlukan pendekatan holistik dan kolaboratif, melibatkan peran pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat.
Kendala Administratif BPJS: Meningkatkan Pengalaman Pasien Kendala administratif dalam layanan BPJS menjadi sorotan utama. Antrian panjang dan penggunaan pinger prin saat pengambilan obat menciptakan pengalaman yang kurang menyenangkan bagi pasien. Proses administratif yang rumit dan lambat dapat menghambat akses pasien ke layanan kesehatan yang mereka butuhkan. Untuk mengatasi ini, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur administratif BPJS. Identifikasi titik-titik lemah dan penyebab antrian panjang adalah langkah pertama.
Dengan melibatkan ahli administrasi, teknologi informasi, dan perwakilan masyarakat, dapat dirancang prosedur yang lebih efisien dan transparan. Penerapan teknologi dalam bentuk sistem informasi terintegrasi dapat menjadi kunci untuk mempercepat proses administratif. Pembuatan basis data yang terkelola dengan baik dan mudah diakses dapat membantu menyederhanakan pencatatan dan pelacakan klaim, mengurangi beban administratif, dan mempercepat alur layanan. Tantangan Ketersediaan Tenaga Medis: Mengajak Generasi Muda Kekurangan dokter spesialis dan sub spesialis di daerah menjadi hambatan serius dalam penyediaan layanan kesehatan yang optimal.
Ananda menyuarakan keprihatinannya terhadap situasi ini dan menyerukan generasi muda untuk memilih profesi medis. Namun, tantangan ini tidak hanya terletak pada pilihan individu, tetapi juga pada sistem pendidikan dan insentif yang diperlukan untuk menarik lebih banyak individu ke bidang kesehatan.
Peningkatan kapasitas perguruan tinggi kedokteran di Kaltim menjadi kunci untuk menciptakan lebih banyak dokter berkualitas. Investasi dalam fasilitas dan kurikulum yang relevan akan menciptakan lingkungan belajar yang menarik dan mempersiapkan mahasiswa untuk tantangan dunia kesehatan yang terus berkembang. Beasiswa yang disediakan oleh pemerintah daerah adalah langkah positif, namun, evaluasi periodik diperlukan untuk memastikan bahwa mereka cukup mencakup biaya pendidikan dan memberikan insentif yang memadai.
Program mentoring dan bimbingan dari dokter-dokter berpengalaman juga dapat membantu mahasiswa kedokteran mengasah keterampilan dan pengetahuan mereka. Kolaborasi untuk Transformasi: Meretas Jalan ke Sistem Kesehatan yang Lebih Baik Pernyataan dan dorongan dari Ananda Moeis menggambarkan komitmen yang kuat untuk mengatasi hambatan di sektor kesehatan. Namun, untuk mencapai perubahan yang berarti, kolaborasi antara semua pemangku kepentingan diperlukan.
Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kebijakan yang mendukung transformasi sistem kesehatan. Ini melibatkan alokasi anggaran yang memadai, peraturan yang mendukung, dan investasi dalam infrastruktur kesehatan. Perguruan tinggi kedokteran perlu aktif beradaptasi dengan perkembangan kebutuhan industri kesehatan. Peningkatan kapasitas dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan lainnya akan membentuk dokter-dokter yang lebih siap menghadapi kompleksitas masalah kesehatan. Tenaga medis, baik yang berpengalaman maupun yang baru memulai karir, perlu aktif terlibat dalam inisiatif pembenahan. Memberikan masukan konstruktif, berkolaborasi dengan rekan seprofesi, dan terus berinovasi akan membantu menciptakan perubahan positif dalam kualitas layanan kesehatan.
Masyarakat, sebagai konsumen layanan kesehatan, perlu menjadi bagian dari solusi. Partisipasi dalam program kesehatan, memberikan masukan, dan mendukung upaya perbaikan akan menciptakan sistem kesehatan yang lebih responsif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Kesimpulan: Menuju Transformasi Kesehatan yang Berkelanjutan Pernyataan dan dorongan dari Ananda Emira Moeis menandai langkah awal menuju pembenahan sistem kesehatan di Kalimantan Timur. Dengan fokus pada perbaikan administratif BPJS dan peningkatan ketersediaan tenaga medis, diharapkan langkah ini membawa dampak positif yang nyata. Namun, perubahan sistem kesehatan membutuhkan waktu, kerja keras, dan kolaborasi yang solid. Dengan melibatkan semua pihak terkait, Kaltim dapat merancang masa depan yang lebih sehat dan berkelanjutan, memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat.(DPRDKALTIM/ADV/CRI).
