Mengupas Jawaban Bupati Kutim atas Pandangan Umum 7 Fraksi DPRD

Sangatta, intuisi.co – Rapat Paripurna DPRD Kutai Timur (Kutim) yang digelar pada Senin, 7 Agustus 2023, menjadi ajang dialog antara pemerintah daerah dan wakil rakyat. Dalam rapat tersebut, Asisten I Setkab Kutim, Poniso Suryo Renggono, menyampaikan jawaban Bupati atas pandangan umum (Pandum) 7 Fraksi DPRD terkait rancangan perubahan kebijakan umum APBD dan perubahan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran 2023.

Pandum 7 Fraksi DPRD merupakan rangkuman dari pandangan masing-masing fraksi terhadap nota pemerintah mengenai rancangan perubahan KUA-PPAS tahun 2023 yang disampaikan pada rapat paripurna sebelumnya, Jumat (4/8/2023). Adapun tujuh fraksi di DPRD Kutim antara lain, Fraksi Partai Persatuan Pembanguan (PPP), Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PDI-Perjuangan, Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR), Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Nasdem, dan Fraksi Amanat Keadilan Berkarya (AKB).

Pandangan umum fraksi-fraksi dewan berisi masukan, kritik, saran, dan harapan terhadap kinerja pemerintah daerah dalam mengelola anggaran dan program pembangunan di Kutim. Beberapa isu yang menjadi sorotan fraksi-fraksi dewan antara lain adalah penyerapan anggaran APBD tahun 2023 yang masih rendah, proyeksi peningkatan pendapatan daerah yang harus realistis dan bertanggung jawab, alokasi anggaran yang harus sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat, pengelolaan aset daerah yang harus transparan dan akuntabel, serta isu lingkungan yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah.

Jawaban Bupati yang disampaikan oleh Poniso Suryo Renggono menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk membenahi segala kekurangan dan menutupi kelemahan yang ada. Poniso juga menyatakan apresiasi atas pandangan konstruktif yang telah disampaikan oleh fraksi-fraksi dewan. Poniso mengatakan bahwa pemerintah daerah akan terus berupaya untuk meningkatkan kinerja organisasi perangkat daerah dalam menyerap dan merealisasikan anggaran dan program yang telah direncanakan dalam dokumen KUPA tahun 2023.

Poniso juga menjelaskan beberapa langkah strategis yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengatasi berbagai tantangan dan hambatan yang ada. Di antaranya adalah melakukan monitoring sistematis terhadap objek pajak dan retribusi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, mengambil langkah tegas dalam mengatasi keterlambatan penyerapan anggaran dengan meningkatkan kompetensi SDM SKPD dan memperkuat koordinasi eksekutif dan SKPD, mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pendidikan kesehatan dan pengelolaan aset daerah, serta memberikan prioritas pada program penanganan stunting, penuntasan kemiskinan dan pemberdayaan UMKM.

“Ini merupakan kunci kesuksesan dalam menjaga keberlanjutan keberlanjutan anggaran dan dampaknya pada tahun-tahun berikutnya,” papar Poniso.

Selain itu, Poniso juga menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki garis yang tinggi akan isu lingkungan. Poniso menyambut baik usulan dari fraksi tentang pemanfaatan skema pembiayaan karbon farm dalam upaya pemberdayaan masyarakat agar dapat mengelola sampah secara terpadu. Poniso juga menyatakan bahwa pemerintah daerah akan segera melakukan proses tender atau lelang terhadap semua proyek pembangunan yang telah disepakati dengan DPRD.

Rapat Paripurna DPRD Kutim ini merupakan bentuk dari mekanisme pengawasan dan kontrol DPRD terhadap pemerintah daerah. Rapat ini juga menjadi wadah untuk menyamakan persepsi dan membangun sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di Kutim. Rapat ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pengelolaan anggaran dan program pembangunan di Kutim. (adv/im)