Samarinda, intuisi.co — Transformasi menuju ekonomi hijau dan biru mulai menguat. Isu tersebut menguat di tengah tekanan global dan tuntutan keberlanjutan. Maklum saja, ketergantungan Kalimantan Timur (Kaltim) terhadap sektor pertambangan masih sangat tinggi, dengan kontribusi mencapai sekitar 50 persen terhadap struktur ekonomi daerah.
Itu sebab misi mencari energi baru terbarukan bisa terwujud lewat ekonomi hijau atau ekonomi biru. Pemerintah Provinsi Kaltim sejatinya punya target ambisius dalam bauran energi terbarukan. Dalam Perda Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah, Kaltim menargetkan 12,39 persen energi berasal dari sumber terbarukan pada 2025 dan meningkat menjadi 28,72 persen pada 2050.
Sementara untuk ekonomi biru Potensi kelautan Bumi Mulawarman memang tidak kecil. Provinsi ini memiliki garis pantai sepanjang 3.893,15 kilometer yang tersebar di delapan kabupaten/kota. Selain itu, terdapat 212 pulau, 43 kecamatan pesisir, 244.437 hektare kawasan mangrove, 105.556,55 hektare terumbu karang, serta 13.119 hektare padang lamun.
Bank Indonesia (BI) pun sepakat, Kaltim tidak bisa terus bertumpu pada industri ekstraktif semata. Diversifikasi ekonomi melalui penguatan sektor non-ekstraktif dinilai menjadi kunci untuk menjaga pertumbuhan jangka panjang.
Kepala Kantor Perwakilan BI (KPw-BI) Kaltim, Jajang Hermawan, menegaskan pentingnya eksplorasi sumber daya alam (SDA) yang selaras dengan prinsip keberlanjutan, khususnya dalam pengembangan ekonomi hijau dan biru.
Menurutnya, arah ini sejalan dengan misi Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, terutama poin yang menekankan kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, serta penguatan ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
Jajang menjelaskan, ekonomi hijau merupakan sistem perekonomian rendah karbon yang mengedepankan efisiensi sumber daya dan inklusivitas sosial.
Dalam konsep ini, pertumbuhan ekonomi tidak hanya diukur dari peningkatan pendapatan, tetapi juga dari kemampuan menciptakan lapangan kerja melalui investasi pada sektor yang mampu menekan emisi karbon, mengurangi polusi, serta menjaga keberlanjutan lingkungan.
“Selain itu, ekonomi hijau juga mendorong peningkatan efisiensi energi, perlindungan keanekaragaman hayati, serta keberlanjutan jasa ekosistem,” terangnya.
Dalam konteks Kaltim, potensi tersebut salah satunya berasal dari sektor perkebunan, khususnya kelapa sawit. Kata Jajang, Pemprov Kaltim harus meningkatkan manfaat perkebunan kelapa sawit (PKS) sebagai salah satu sumber penopang pertumbuhan ekonomi. Selain sebagai komoditas ekspor utama, kelapa sawit memiliki potensi besar dalam mendukung ekonomi hijau.
“Produk turunannya beraga, seperti bioenergi, kosmetik, hingga minyak goreng,” urainya.
Ekonomi Hijau Sebagai Jalur Alternatif
Tak hanya itu, kata dia, konsep ekonomi biru juga mulai dilirik sebagai alternatif penggerak ekonomi baru di Kaltim. Misalnya saja pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan, mencakup berbagai sektor seperti perikanan, akuakultur, pelayaran, energi, hingga pariwisata bahari.
“Mengembangbiakkan, membudidayakan, atau memproduksi olahan ikan kerapu, kepiting, atau jenis-jenis ikan laut lainnya bisa meningkatkan pendapatan masyarakat tanpa merusak lingkungan,” tuturnya.
Terpisah, Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappeda Kaltim, Wahyu Gatut Purtoyo, mengatakan transformasi ekonomi hijau sebenarnya telah lama dirancang, namun kini dipercepat melalui Forum Konsultasi Daerah (FKD).
“Kami berharap forum ini bisa menyusun rencana strategis untuk mentransformasi sektor ekstraktif menjadi sektor non-ekstraktif di Kalimantan Timur,” ujarnya.
Menurut Gatut, FKD telah menetapkan 15 sektor ekonomi unggulan yang akan menjadi tulang punggung baru ketika sumber daya seperti batu bara mulai menurun.
“Transformasi ini bukan sekadar program baru, tapi percepatan dari rencana yang sudah ada. Kami ingin memastikan transisi ekonomi ini berjalan terencana dan berbasis data,” kata Gatut.
Sebagai bagian dari strategi tersebut, Bappeda Kaltim juga telah menyiapkan dokumen perencanaan jangka panjang hingga 2045, yang menjadi dasar implementasi proyek Green Economic Recovery: Green Growth Diagnostic Framework, hasil kerja sama dengan pemerintah Jerman melalui GIZ.
Kaltim kini menjadi salah satu provinsi percontohan (pilot project) transformasi ekonomi hijau, bersama Bali dan Kepulauan Riau, dengan dukungan sejumlah provinsi lain.
Dengan langkah ini, Kaltim diharapkan mampu mengurangi ketergantungan pada sektor tambang, sekaligus membuka peluang ekonomi baru yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan.
Di tengah transisi tersebut, ekonomi hijau dan biru dipandang bukan sekadar alternatif, melainkan keniscayaan bagi masa depan pembangunan daerah. (*)
