Jakarta, intuisi.co— Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menggandeng Konservasi Indonesia (KI) dalam kemitraan strategis untuk memperkuat upaya pengendalian perubahan iklim dan membangun sistem Nilai Ekonomi Karbon (NEK) yang kredibel dan berkelanjutan.
Kesepakatan kerja sama ditandatangani melalui Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim KLH, mencakup penyusunan kebijakan teknis, aksi mitigasi dan adaptasi, serta dukungan terhadap sistem NEK di tingkat nasional dan daerah.
“Nilai ekonomi karbon di Indonesia memiliki potensi besar, namun juga menghadapi tantangan kompleks. Diperlukan upaya bersama dari pemerintah, pelaku usaha, mitra pembangunan, dan masyarakat,” ujar Deputi Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola NEK KLH, Ary Sudijanto, dalam pernyataan resmi Konservasi Indonesia, Jumat (1/8/2025).
Menurut Ary, kolaborasi multipihak menjadi syarat mutlak agar transisi menuju pembangunan rendah karbon berlangsung inklusif dan terukur. Ia menegaskan bahwa NEK bukan sekadar instrumen pasar, melainkan fondasi kebijakan iklim nasional.
“Dukungan teknis dan keilmuan dari mitra seperti Konservasi Indonesia sangat penting dalam memperkuat kredibilitas sistem ini di mata dunia,” katanya.
Kerja sama ini juga mencakup dukungan dalam agenda iklim internasional, termasuk pengakuan bersama (mutual recognition) atas skema sertifikasi karbon dan partisipasi Indonesia dalam forum global seperti UNFCCC. Ary menyebut langkah tersebut sebagai wujud posisi proaktif Indonesia di panggung diplomasi iklim, tanpa mengabaikan kepentingan nasional.
Sementara itu, Senior Vice President dan Executive Chair KI, Meizani Irmadhiany, menyambut baik kolaborasi ini sebagai bentuk komitmen nyata dalam mendukung pencapaian target iklim Indonesia. “Melalui kerja sama ini, Konservasi Indonesia mendukung target penurunan emisi sebesar 31,89 persen secara mandiri, dan hingga 43,2 persen dengan dukungan internasional, sesuai dengan NDC Indonesia,” ujar Meizani.
Ia menambahkan, nilai ekonomi dari kebijakan NEK diperkirakan dapat mencapai hingga USD 16,7 miliar pada 2030. Dalam konteks itu, KI akan berperan dalam diseminasi informasi, penguatan kapasitas teknis, dan penyediaan data ilmiah untuk mendukung tata kelola karbon.
Pendekatan Sains dan Aksi Lapangan
Meizani menekankan pentingnya kemitraan lintas sektor dalam menjawab kompleksitas krisis iklim. Menurutnya, keberhasilan kebijakan NEK sangat ditentukan oleh sinergi antara kebijakan, ilmu pengetahuan, dan aksi nyata di lapangan.
“Kolaborasi ini memperkuat strategi iklim nasional melalui pendekatan berbasis sains, publikasi data, pelatihan, serta penguatan kapasitas mitra di berbagai tingkatan,” katanya.
Dengan fondasi regulasi yang semakin matang, kolaborasi pemerintah dan mitra pembangunan ini menjadi penentu arah Indonesia dalam membangun sistem karbon yang kredibel, inklusif, dan berdampak nyata bagi masa depan iklim global. (*)
