MPP Samarinda Pangkas Pungli Birokrasi dengan Inovasi Terkini
MPP Samarinda akhirnya diresmikan pemkot. Dengan wadah ini jalur birokrasi panjang bisa dipangkas. Hasilnya pelayanan maksimal bisa dilakukan.
Samarinda, intuisi.co- Mal Pelayanan Publik atau MPP Samarinda menjadi wadah baru untuk menunjang aktivitas perizinan. Dengan demikian warga lebih mudah mengurus tanpa waswas birokrasi berbelit-belit.
Sebagai informasi MPP Samarinda memiliki 163 layanan. Di antaranya, 16 organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkot Samarinda dengan 122 layanan, 1 lembaga non struktural dengan 1 layanan, 5 kementerian dan lembaga dengan 22 layanan. 5 BUMN dengan 13 layanan, 2 BUMD dengan 4 layanan. Selain itu, ada juga satu OPD Pemprov Kaltim dengan satu layanan.
Menanggapi itu, anggota Komisi I DPRD Samarinda, Joni Sinatra Ginting menilai MPP Samarinda membawa dampak positif bagi warga, sebab memudahkan dalam urusan perizinan.
“Tujuan utamanya itu agar semuanya terpadu, saat ini memang sudah terwujud dengan Mal Pelayanan Publik,” ujarnya saat dihubungi pada Rabu, 26 Januari 2022.
Menurut Joni, dengan hadirnya MPP Samarinda sangat mendukung warga, utamanya bertalian dengan regulasi. Tak hanya itu, mal ini juga bisa mendongkrak pendapatan asli daerah atau PAD karena perizinan jauh lebih mudah. Bahkan MPP sudah didukung sistem online atau daring.
“Kami berharap dengan hadirnya pelayanan berbasis online, tak ada lagi yang namanya pungutan liar yang sifatnya merugikan,” jelasnya.
MPP Samarinda Kian Mempermudah Warga
Terkait pungutan liar atau pungli di lingkungan pemerintahan, kata Joni, bisa menjadi catatan khusus bagi Pemkot Samarinda. Dan DPRD siap mengawal menciptakan birokrasi yang bersih.
“Intinya semuanya harus bersih. Energi positif itu harus kita dukung,” tuturnya.
Terpisah, Wali Kota Samarinda Andi Harun mengatakan MPP Samarinda menjadi jembatan bagi warga agar mempermudah urusan perizinan. Sebab dalam prosesnya semua meggunakan akses dalam jaringan alias online. Hampir tak ada tatap muka. Jika memenuhi syarat maka akan diizinkan.
“Kami berharap tidak ada lagi pungli karena situasi sekarang sudah berubah. Saya minta semua harus hati – hati. Melaksanakan tugasnya dengan benar dan bersih,” tegasnya.
Dia pun berharap agar masyarakat beradaptasi dengan sistem perizinan online agar terhindar dari biaya perizinan tinggi.
“Ini adalah fasilitas untuk masyarakat agar dinikmati dan digunakan dengan sebaik-baiknya,” pungkasnya. (*)
